12 OPD Pemkot Kendari Tandatangani MOU


KENDARINEWS.COM — Tidak hanya administrasi kependudukan (adminduk), urusan perizinan di Kota Kendari juga akan semakin mudah. Pemkot Kendari bakal mengintegrasikan layanan perizinan lewat satu pintu. Kamis (20/1), 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani pernyataan komitmen penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat. Sekaligus bagian dari terobosan Pemkot Kendari dalam mengimplementasikan teknologi berbasis IT dalam setiap layanan.

Di sisi lain, ia meminta OPD membuat mekanisme termasuk teknis operasionalnya sehingga bisa mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing dalam memberikan pelayanan perizinan. Selain itu, tetap mengevaluasi mekanisme administrasi.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir (tengah) menandatangani MOU pengintegrasikan layanan di media Center Rujab Wali Kota Kendari kemarin. Penandatangan ini turut dilakukan 12 OPD lingkup Pemkot Kendari. EWIN ENDANG SAPUTRI/KENDARI NEWS

“Nantinya, layanan perizinan lewat satu pintu dan tidak lagi berhubungan langsung dengan dinas terkait. Ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan seluruh pelayanan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA),” kata Sulkarnain saat acara penandatangan MOU di media Center Rujab Wali Kota Kendari kemarin.

Layanan satu pintu ini lanjut Sulkarnain, bagian dari kesiapan pemerintah meluncurkan Mall Pelayanan Publik (MPP). Sesuai rencana, MPP akan dilaunching Maret mendatang. “Kita berharap dengan terintegrasikan layanan ini tidak lagi ditemukan ketidaksinkronkan sistem pelayanan,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Kendari, Hj. Satria Damayanti mengatakan OSS-RBA atau perizinan daring terpadu akan memudahkan warga. Warga yang ingin mengurus izin tak perlu datang ke loket pelayanan. Mereka tinggal mengakses laman OSS-RBA dan mengisi form-nya. Setelah itu, sistemlah yang akan memverifikasi.

“Jadi, biar di rumah, warga bisa mengurus izin. Dengan sistem ini, bisa mengurangi celah terjadinya praktek pungutan liar (Pungli). Bagi warga yang tidak punya HP andorid, bisa langsung ke kantor. Nantinya, petugas akan mendampingi dan menuntun warga mengurus izin,” kata Satria Damayanti. (b/m1)

OPD yang Mendatangani MOU
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Perikanan
Dinas Pertanian
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Kesehatan
Dinas Kominfo
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Perhubungan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tinggalkan Balasan