KENDARINEWS.COM— Musibah banjir beberaoa pekan lalu menyisakah masalah bagi warga terdampak di Kecamatan Puwatu. Warga mensinyalir kejadian banjir lumpur diakibatkan adanya pembangunan perumahan yang tidak mengedepankan Amdal.
Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar rapat bersama pengembang perumahan untuk membahas solusi banjir di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, di Ruang Rapat Wali Kota, kemarin.
Rapat yang dipimpin Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, dr. Sukirman, ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Camat Puuwatu, Lurah Watulondo, Lurah Punggolaka, perwakilan RT 11/12, serta pengembang perumahan A99 Corp Land, The Al-fath, dan The Queen Residence.
Diskusi difokuskan pada rencana pembuatan kolam retensi dan pelebaran drainase untuk menanggulangi banjir.
Pembahasan juga mencakup kompensasi bagi warga yang terdampak banjir dari pihak pengembang.
“Saya harap kita menemukan jalan tengah dan meninjau lokasi untuk solusi terbaik agar tidak merugikan masyarakat dan developer,” ujar dr. Sukirman.
Sebagai tindak lanjut, Pj Sekda menginstruksikan peninjauan lokasi dan pembentukan tim pengawas progres solusi dari pengembang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DLHK, Paminuddin, menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. “Jika area berpotensi banjir, rekomendasikan pembuatan drainase; jika ada kemiringan, rekomendasikan pembuatan tanggul,” jelasnya.
Ketua RT 12 Kelurahan Punggolaka, Rustamin, melaporkan dampak banjir akibat hujan deras yang menyebabkan lumpur hingga selutut masuk ke rumah warga.
“Sekitar 50 kepala keluarga terdampak, dan warga hanya tidur 2 jam karena membersihkan lumpur. Saya harap kedepan Pemerintah Kota Kendari bisa tegas terhadap developer nakal termasuk mencari solusi jangka pendek pencanangan banjir di Kecamatan Puuwatu,” pungkasnya.