KENDARINEWS.COM — Banjir di Kota Kendari tak kunjung usai. Tiap tahun Ibu Kota Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, menjadi langganan luapan air dengan debit besar akibat hujan lebat. Kawasan Lasolo dan Kampung Salo menjadi titik parah akibat banjir di awal Maret 2024. Lemahnya upaya mitigasi disinyalir menjadi penyebab. Bukan hanya itu, Kota Kendari belum memiliki master plan penanganan pra banjir
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Rajab Jinik mengatakan pemerintah secara keseluruhan pasti bertanggungjawab terhadap adanya banjir beserta dampaknya kepada masyarakat.
“Masalah banjir ini mesti didudukan bersama, antara lembaga DPRD, Pemkot Kendari dan stakeholder lainnya. Sehingga masalah tahunan terkait banjir ini bisa diminimalisir,” kata Rajab Jinik kepada Kendari Pos, kemarin.
Poin yang mesti menjadi perhatian lanjutnya, master plan penanganan banjir dari akar permasalahannya. Harusnya, semuanya matang dan terukur termasu evaluasi terhadap kondisi wilayah di Kota Kendari.
“Kota Kendari ini tidak ada master plan atau perencanaan pembangunan yang spesifik menyangkut titik yang memang rawan banjir. Makanya, kita harus dudukan bersama membahas inj secara lugas dan cepat,” ujarnya.
Kondisi drainase di lorong pemukiman, sudah menjadi konsen DPRD. Setiap keluhan warga telah ditindaklanjuti dengan baik. Namun curah hujan di atas normal mengakibatkan air meluber ke jalan.
“Salah satu yang menjadi persoalan, ada beberapa titik yang bukan kewenangan kota. Tapi masuk gawean provinsi yang tidak bisa dikerjakan Pemkot Kendari. Kami juga tidak punya keuangan daerah yang cukup karena penataan kembali drainase di wilayah rawan banjir butuh anggaran yang tidak sedikit,” bebernya.
Rajab mencontohkan jalan dari bundaran Tank menuju kantor Gubernur Sultra. Setiap datang hujan terjadi banjir atau tergenang. Wilayah tersebut merupakan kewenangan provinsi dan bukan kewenangan Pemkot Kendari.
“Di satu sisi Kota Kendari ini daerah rendah. Ada pertemuan air gunung dengan air laut saat turun hujan. Kemudian air dari Konawe, kali wanggu yang terkonsentrasi di Kota Kendari sehingga menyebabkan banjir. Karena lagi-lagi kita tidak memiliki buangan air yang benar-benar terpusat ketika air hujan turun,”urainya.
Masalah di Kampung Salo dan Lasolo yang terjadi banjir, karena diakibatkan drainase tidak lagi mampu menampung air hujan yang mengalir dari atas gunung. Ini menjadi catatan penting ke depan, agar tidak terulang kembali banjir serupa. Caranya bisa dengan normalisasi, peluasan kali, dan lain-lain.
“Kolaborasi nantinya mesti tegas dan jelas. Termasuk kewenangan provinsi juga harus dikerjakan terutama drainase di jalan-jalan harus dikerjakan maksimal tidak semata drainase tetapi benar-benar bisa mengkerdilkan potensi banjir ketika datang hujan lebat. Termasuk Pemkot harus lebih maksimal memetakan wilayah rawan banjir dan solusinya mesti melaksanakan secepatnya,” tandasnya.
Anggota DPRD Sultra Sudriman mengatakan perlu digelar rapat bersama antara Dinas PU Kota, Provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV. Tidak hanya menyelesaikan persoalan banjir, namun juga mendudukkan bersama titik atau wilayah kewenangan Pemkot Kendari maupun Provinsi Sultra maupun BWS Sulawesi IV.
“Kota Kendari ini kompleks. Ada kewenangan Kota Kendari, kewenangan Provinsi Sultra dan juga BWS. Makanya harus dibicarakan dengan tegas dan selanjutnya bersinergi agar benar-benar maksimal pengentasan banjir,” kata Sudirman, kemarin.
Melihat masalah banjir di Kota Kendari kata dia, mesti ditinjau dari hulu ke hilir. Ia mencontohkan banjir Mandonga sampai Kota lama. Diduga akibat dari penebangan hutan di gunung yang mengelilingi kawasan wilayah tersebut. Apakah digunakan untuk kebun, atau hal lain saat ini masih diselidiki.
“Air yang turun di Lasolo maupun Kampung Salo susah dibendung. Air terjun bebas dan seakan tidak ada lagi pohon penyerap yang bisa meminimalisir debit air turun ke bawah. Meskipun drainase luas tetap akan terjadi banjir jika di atas gunung digunduli,” tandasnya. (b/ali)
