KENDARINEWS.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menggagas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 atau pemerintahan dimasa transisi atau saat pergantian kepemimpinan (gubernur). Salah satu fokus utamanya adalah mengentaskan masalah kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J Robert Maturbongs mengungkapkan, penetapan RPD 2024 – 2026 didasari, berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023. Lanjut dia, dalam RPD, Pemprov Sultra akan fokus mengatasi masalah kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, persentase penduduk miskin di Sultra tercatat sebesar 11,27 persen atau naik 0,10 persen poin dari Maret 2022. Tapi turun 0,47 persen poin, jika dibandingkan angka kemiskinan pada September 2021. “Ini akan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kita berkomitmen harus menurunkan angka kemiskinan. Supaya kebijakan yang sudah diuraikan dalam RPJMD 2018 – 2023 yang belum selesai, dituntaskan tahun 2024 – 2026,” ungkap Robert.
Dia menambahkan, masalah kemiskinan penyebabnya, multi sektor. Meliputi masalah infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya. “Pemprov Sultra mengupayakan perbaikan dan penanganan di segala sektor, sehingga angka penduduk miskin berkurang dan perekonomian membaik,” harapnya. Saat ini juga, Bappeda Sultra mulai menyusun memori akhir masa jabatan (AMJ) gubernur dan Wakil Gubernur. Memori itu nantinya, akan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur. Sesuai ketentuan, AMJ Gubernur pada September 2023 mendatang. “Saat ini memori akhir masa jabatan kita sementara susun. Paling lambat Agustus sudah rampung. Nanti saat serah terima Penjabat (P) Gubernur, memori itu akan kita serahkan,” jelas Robert.
Robert menjelaskan, dalam memori akhir masa jabatan itu, bakal memuat kinerja selama lima tahun, terkait pembangunan daerah di masa kepemimpinan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Wagub, Lukman Abunawas.
“Standarnya kita sesuaikan dengan target kinerja pembangunan daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD). Umumnya, dari target kinerja indikator OPD itu, secara bersama-sama akan membentuk indikator pembangunan daerah,” terangnya.
Robert memberi satu gambaran indikator pembangunan daerah. Misalnya tingkat kemiskinan. Di mana dalam penentuan angka kemiskinan, banyak faktor indikator yang menentukan. Apalagi, berbicara masalah kemiskinan, sifatnya sangatlah multi sektor. “Masalah kemiskinan, maka harus diintervensi berbagai macam urusan. Apakah terkait indikator kesehatan, infrastruktur atau lainnya. Dari semua itu, akan membentuk angka kemiskinan. Namun saat ini, semua masih sementara kita susun. Kemungkinan, bulan depan sudah bisa kelihatan arahnya,” imbuhnya. (b/rah/ags)
