KENDARINEWS.COM–HMI Cabang Kendari bereaksi keras atas munculnya usulan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang meminta keterlibatan aparat keamanan dalam upaya penegakan disiplin siswa di sekolah. Melalui Bidang Pembinaan Anggota (PA), HMI Cabang Kendari menilai pendapat sang legislator sangatlah keliru dan tidak menyentuh pada persoalan dasar.
“Iya betul, akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang terjadi di sekolah-sekolah. Tentunya kita memiliki harapan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius kita semua sebab menyangkut wilayah pendidikan yang merupakan laboratorium melahirkan SDM unggul demi masa depan bangsa. Namun apa yang menjadi usulan Dede Yusuf selaku Wakil Ketua DPR Komisi X sangatlah keliru dan justru akan melahirkan masalah baru.” kata Zuhur Lamade, pengurus HMI Kendari.
Menurut Zuhur, kasus kekerasan ataupun bullying yang sering terjadi di sekolah sudah menjadi ranah guru Bimbingan Konseling (BK). Meski itu bukan tugas yang mudah, tetapi tidak lantas harus menerjunkan aparat TNI atau Polri. “Namun melibatkan babinsa atau pengusulan bahwa Guru BK/BP harus diambil dari Babinsa adalah suatu penarikan konklusi yang keliru. Sebab, ini akan melahirkan masalah baru,” tegasnya.
Penanganan siswa indisipliner di sekolah butuh keahlian khusus. Dan orangnya adalah guru BK yang saat ini ‘melimpah’ karena terus di produksi oleh perguruan tinggi termasuk di Sultra.
“jadi pertanyaan singkatnya Alumni BK mau dikemanakan ?. Malah tentara yang mau diturunkan,” ujarnya menyoroti.
Hemat dia, hasil penelitian di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi bimbingan dan konseling, seharusnya menjadi rujukan dalam melahirkan kebijakan baru. Jangan sampai guru BK yang ditunjuk oleh sekolah bukanlah alumni jurusan itu, tetapi hanya menempatkan guru yang ada di sekolah, itu yang mesti dikroscek oleh setiap sekolah,” tambahnya.
Faktanya, banyak sekali sekolah yang tidak memiliki ruang konseling padahal ini penting sebab proses konseling mesti di ruang tertutup dan harus memiliki ruangan khusus karena menyangkut privasi siswa-siswi. Ada juga program-program guru BK, semisalnya di bidang pencegahan, itu sulit di laksanakan karena tidak didukung oleh sekolah ataupun sistem. Sehingga memang sangat sulit untuk mengharapkan efektifitas dengan fasilitas yang tidak memadai. Belum lagi mengenai gaji guru yang belum juga ideal sampai hari ini.
“Jadi, usulan itu saya harap ditarik kembali, karna ini bukan menyelesaikan masalah, namun menambah masalah. Kita juga tidak lupa bagaimana potret dunia pendidikan di masa orde baru yang bisa saja ini memunculkan kecurigaan dan ketakutan akan muncul kemasan baru,” pungkasnya.(lyn/kn)
