KENDARINEWS. COM— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan strategi pengelolaan perikanan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) guna mendorong ekspor berkelanjutan.
Hal ini dibahas dalam Pertemuan Reguler ke-V Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) TCT Tahun 2026, hasil kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan, Yayasan IPNLF Indonesia, serta AP2HI.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menekankan perlunya konsolidasi sistem distribusi. Selama ini hasil tangkapan masih dikirim sendiri-sendiri ke luar daerah seperti Makassar dan Surabaya, sehingga rantai pasok jadi panjang dan menurunkan kualitas ikan, padahal potensi di Wilayah Pengelolaan Perikanan 714 sangat besar.
“Kita ibarat tempat pemijahan ikan, hasilnya dinikmati banyak pihak. Maka keberlanjutan stok dan mutu harus dijaga bersama,” ujar Hugua.
Pemerintah juga mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan pole and line atau huhate yang dinilai lebih menjaga kelestarian, serta memperkuat fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, sistem pemantauan VMS, dan gudang pendingin agar kualitas produk terjaga hingga ke pasar global.
Sementara itu, perwakilan IPNLF Indonesia, Nilma Wati, menyebut pasar internasional kini sangat mengutamakan produk berkelanjutan. Data menunjukkan permintaan pasar mencapai 26 ribu ton, setara produksi tahun lalu. Namun, tren penggunaan alat tangkap ramah lingkungan ini justru menurun, sehingga dukungan kebijakan sangat dibutuhkan agar peluang besar ini tidak diambil negara lain.
Sektor perikanan menjadi tumpuan ekspor non-tambang Sultra, mengingat 99,6 persen nilai ekspor saat ini masih didominasi komoditas pertambangan.
