KENDARINEWS.COM–Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan DPR RI, kemarin, menyisakan berbagai problem. Penolakan demi penolakan atas pasal tertentu disuarakan dari berbagai elemen dan penjuru tanah air.
Di Sulawesi Tenggara adalah DPRD Sultra dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama komunitas pers menolak pasal bermasalah yang berpotensi memberangus kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi di negeri ini.
Sebelumnya sejumlah jurnalis yang dipelopori AJI Kendari menyambangi DPRD Sultra, kemarin dan mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengawal demokrasi yang bisa dikangkangi dengan pasal-pasal RKUHP. Para jurnalis menggelar aksi tutup mulut menggunakan lakban dan membawa poster “Tolak Pasal-Pasal Bermasalah RKUHP yang Memasukan Sengketa Pers dalam Pidana Umum”.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menerima aspirasi jurnalis. ARS-sapaan karib Abdurrahman Shaleh berkomitmen untuk menolak pasal-pasal bermasalah yang disuarakan jurnalis dan civil society. Menurut dia, pers tidak boleh dikekang karena memiliki peran untuk melakukan cek dan ricek terhadap kebenaran. “DPRD Sultra berdasarkan aspirasi yang datang pada siang hari ini, kami menolak RKUHP yang bermasalah,” ujar Abdurrahman Shaleh.
Ia berjanji akan membuat surat penolakan yang dikirim langsung ke DPR RI. Hal ini sekaligus menandakan masyarakat Sultra memiliki hak untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan yang terjadi di Indonesia. “Semoga perjuangan ini tidak pernah lelah dan kita yakin bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia. Kita akan sebarkan se-Indonesia bahwa Sultra konsisten dan komitmen untuk melawan hal-hal yang tidak benar,” ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris AJI Kendari Ramadhan menjelaskan AJI menemukan 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022 yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. “Meskipun siang tadi RKUHP sudah disahkan di DPR RI, 17 pasal bermasalah tersebut harus terus ditolak,” ungkap Ramadhan kepada Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh.
Sementara itu, Koordinator Aksi La Ode Kasman menjelaskan bahwa 17 pasal bermasalah itu, substansinya masih multitafsir. Banyak pasal karet yang di dalamnya itu dapat melanggar HAM karena masyarakat sipil itu tidak bisa lagi melakukan kritik terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan. “Kita akan dibungkan dengan semua itu bahkan jurnalis juga akan terbungkam,” ujar dia. (kn)
