KENDARINEWS.COM– Kondisi pasar sentral Wua-Wua masih konsisten sepi. Tidak hanya pengunjung, pedagang terkesan enggan berjualan di bangunan yang menelan anggaran 67,5 miliar itu. Bahkan sisi depan pasar dalam kondisi tak beraturan.
Halaman pasar yang diperuntukan tempat parkir kendaraan, kini dijadikan sebagai lapak pedagang liar menjual ikan, sayur, dan ayam. Situasi ini memantik keprihatinan DPRD Kendari. Dewan meminta Pemerintah Kota Kendari untuk mengoptimalisasi penggunaan pasar sentral Wua-Wua.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kendari Sahabuddin mengatakan, salah satu strategi untuk mengoptimalkan aktivitas di pasar sentral wua-wua dengan menertibkan pasar ilegal. Tak sedikit pasar ilegal di kota Kendari lebih diminati pengunjung. Contohnya seperti pasar panjang. Meski bersifat tradisional, namun pasar panjang tak pernah sepi dari pengunjung.
“Proses penertiban harus dilakukan segera dengan cara persuasif. Dibarengi sosialisasi dan edukasi untuk diberi kesadaran agar pindah ke pasar sentral wua-wua,” kata Sahabuddin kepada Kendari Pos, Kamis (8/7).
Output optimalisasi pasar wua-wua, kata dia, untuk menstimulus perekonomian yang nantinya pasti berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi pasar.
“Seharusnya ini menjadi perhatian serius ditengah kelesuan ekonomi akibat wabah covid-19. Apalagi nilai anggaran pembangunan pasar memakai APBD kota sekira Rp 45 miliar, dan 22,5 miliar adalah APBN Kementerian Perdagangan. Artinya penggelontoran anggaran besar harus segaris dengan daya optimalisasi pemanfaatan pasar,” tegas Sahabuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kendari, Andi Sulolipu meminta Pemkot Kendari untuk bersikap tegas dalam menghidupkan pasar sentral Wua-Wua atau pasar baru. “Misalnya pedagang di pasar panjang harus dipindahkan ke pasar baru,” kata Andi Sulolipu.
Ketika ketegasan ada, lanjut Andi, maka Dewan akan mendukung totalitas. Namun jika tidak ada ketegasan, maka menimbulkan multitafsir terhadap sikap Pemkot Kendari. Maknanya, pasar panjang tetap diberikan ruang dan pasar baru tidak dioptimalkan. Padahal anggaran pembangunan pasar baru ini cukup besar.
“Seharusnya Pemerintah memindahkan para pedagang di pasar panjang ke pasar baru. Karena pasar baru legal,” pesannya.
Andi Sulolipu menjelaskan PAD Kendari mengalami kebocoran. Salah satunya akibat pasar tidak dikelola dengan baik.
“Ini yang kami minta dari pemerintah karena sumber PAD banyak terjadi kebocoran. Sangat banyak pungutan ilegal dan tak sedikit pedagang yang mengeluh,” tandasnya. (ali).
