Kejati Tetapkan Dua Tersangka Baru, Kasus Korupsi Tambang Blok Mandiodo

KENDARINEWS.COM–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan pengembangan terkait kasus korupsi tambang Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Dalam kasus ini, penyidik mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan telah menetapkan dua orang tersangka. 

“Sudah ada 2 tersangka TPPU dan kita terus melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bersangkutan,” terang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Patris Yusrian Jaya ditemui di Kejati Sultra, Senin (30/10). 

Patris belum membeberkan terkait identitas dua tersangka tersebut. Namun, menurutnya dua tersangka ini adalah orang yang paling menikmati keuntungan dari kasus korupsi tambanh di Blok Mandiodo. 

“Nanti ditanya ke Asipidsus terkait identitasnya. Yang jelas dua orang tersangka baru ini dari swasta. Intinya orang yang paling menikmati keuntungan atas kasus dugaan korupsi di Blok Mandiodo,” ujar Patris. 

Dalam kasus ini, Kejati Sultra telah menetapkan 12 tersangka yakni HA selaku Manager PT Antam Konawe Utara, GL selaku elaksana Lapangan PT LAM, OS selaku Dirut PT LAM). Kemudian, WAS selaku emilik PT LAM, AA selaku Dirut PT KKP, SM selaku Kepala Geologi Kementrian ESDM, EVT selaku valuator RKAB), dan YB selaku ordinator Pokja Pengawasan Operasi Produksi Mineral Kementrian ESDM.

Serta, RJ selaku Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan HJ sebagai Sub Koordinator RKAB Kementerian ESDM.

Dua tersangka lain, AS selaku kuasa Direktur PT Cinta Jaya dan RC selaku Direktur PT Tristaco Mineral Makmur.

Selain itu, 1 tersangka inisial A juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. 

Modus dugaan korupsi pertambangan ini menggunakan dokumen terbang untuk melakukan penjualan ore nikel ke smelter lain selain ke PT Antam. 

Kasus ini berawal dari kerja sama operasi (KSO) antara PT Antam dan PT Lawu dan perusahaan daerah (Perusda) Sultra dengan luas area pertambangan 22 hektar di Blok Mandiodo yang merupakan lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Antam.

Namun, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, hasil tambang nikel itu hanya sebagian kecil diserahkan ke PT Antam sebagai pemilik IUP. 

Kemudian sisa dari hasil tambang lainnya langsung dijual ke pabrik smelter dengan menggunakan dokumen palsu.

Sejauh ini, penyidik baru menemukan dokumen PT KKP yang digunakan untuk penjual ore nikel ke smelter lain.

Dari keseluruhan aktifitas penambangan di blok Mandiodo menurut perhitungan sementara auditor telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,7 Triliun. (ali)/kn)

Tinggalkan Balasan