KENDARINEWS.COM–Melalui simposium nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) ikut mengawal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Simposium bertema “Mereka faktor penghalang terwujudnya Provinsi Kepton dan melirik motivasi sejarah keharusan daerah Istimewa Buton”.itu digelar di Hotel Kubah 9 Kendari pada Senin (25/9)
Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin mengatakan bahwa tema tersebut diangkat bukan karena sudah memasuki tahun politik. Tetapi dengan pandangan bahwa pemekaran tersebut seakan-akan hanya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang ada di pemerintahan.
“Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah. Paling tidak kita sebagai masyarakat Sultra bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita dr sekarang.” katanya.
Dalam i simposium nasional tersebut, KAHMI juga menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk dari pejabat kesultanan buton yang hadir.
“KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya insya, KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton,” tegas Ruksamin.
Bupati Konwe Utara itu juga meminta dukungan dari Pemprov Sultra dengan harapan bukan untuk cepat memisahkan Kepulauan Buton dari wilayah
Sultra, tetapi meningkatkan persatuan masyarakat sultra
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemprov akan terus mendukung kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dilahirkan sebelumnya. Termasuk kesepakatan yang akan lahir pada simposium nasional tersebut.
“Ini akan menjadi dokumen tambahan pelengkap untuk mempercepat keberadaan atau penetapan Provinsi Kepulauan buton sebagai provinsi baru,” tandas Asrun Lio. (ani/kn)
