KENDARINEWS.COM — Pemerintah pusat telah melaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital pekan lalu. Sebanyak 21 MPP ditetapkan sebagai MPP Digital. Khusus Wilayah Indonesia Timur, hanya MPP Kota Kendari ditetapkan sebagai MPP Digital sekaligus menjadi contoh penerapan layanan digital tersebut.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu bersyukur, MPP Kota Kendari ditetapkan sebagai MPP Digital oleh pemerintah. Apalagi satu-satunya di Indonesia Timur. Menurutnya, capaian tersebut diraih, berkat komitmen yang kuat dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan, kepada masyarakat dengan menerapkan sistem digital. “Pemerintah Kota Kendari siap menjadi katalisator dan garda terdepan, dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Terutama pelayanan secara digital,” ungkap Asmawa Tosepu.
Kepala Biro Umum Kemendagri ini menambahkan, penetapan MPP Kendari sebagi MPP Digital di Indonesia, semakin meneguhkan komitmennya untuk menjadikan Kendari sebagai kota maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan dalam melayani masyarakat. Sebelumnya, Wapres KH Ma’ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Tahap awal diterapkan di 21 MPP kabupaten/kota. MPP tersebut menjadi percontohan daerah lain dalam pelayanan publik. Menurutnya, MPP Digital merupakan bagian dari strategi taktis, guna mempercepat pelayanan publik, termasuk meningkatkan investasi. Dia minta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP Digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya. “Hadirnya MPP, seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” ungkap Ma’ruf Amin.
Kehadiran MPP Digital, yang diinisiasi secara kolaboratif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan berbagai kementerian tersebut, diharapkan mengakselerasi pelayanan publik. “Cermati aspirasi, umpan balik, dan sempurnakan dari waktu ke waktu. MPP Digital, menjadi cara kerja baru dalam mengelola layanan pemerintahan,” imbuhnya. (ags/adv)
