Jaksa Dalami Dugaan Korupsi Upah Panwascam

KENDARINEWS.COM — Honorarium 66 anggota Panwascam, 110 petugas sekretariat Panwascam dan ratusan personal PPL di lingkup Bawaslu Muna pada Pilkada 2020 yang tak dibayarkan selama dua bulan, mulai masuk radar korps adhyaksa. Jajaran jaksa di Kejari Muna mencium ada aroma “rasuah” dalam persoalan itu sehingga memeriksa orang-orang yang dianggap punya peran dan pengetahuan dalam pengelolaan anggaran upah anggota ad hoc.

Kepala kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Agustinus Baka melalui Kasi Intel Fery Febrianto mengatakan dugaan pemotongan honor Panwascam pada pilkada 2020 kini sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. Terhitung sudah ada enam orang yang diperiksa. “Sudah ada enam orang yang diperiksa yakni Kepala Sekretariat Bawaslu Muna yang lama dan baru, beberapa staf termasuk bendahara baru. Sedangkan bendahara lama, hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan karena belum diketahui keberadaannya. Butuh kerja sama teman-teman media untuk diberitahukan apabila mengetahui keberadaannya,” ujar Fery Febrianto, Senin (20/3).

Fery menjelaskan, dalam pemeriksaan awal, pihak Bawaslu dimintai keterangan terkait pengelolaan anggaran Rp 1 miliar tahun 2020. Kasus tersebut juga menindaklanjuti yang tengah didalami Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. “Jika merujuk pada aduan, terdapat kerugian sekitar Rp 1 miliar lebih atas potongan upah Panwascam tetapi angka tersebut belum pasti. Bisa jadi kerugiannya mencapai Rp 2 miliar. Sehingga masih akan terus kita tindaklanjuti,” jelasnya.

Untuk diketahui, anggaran pengawasan Pilkada 2020 untuk Bawaslu Muna berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yakni sekitar Rp 14 miliar. (kn)

Tinggalkan Balasan