oleh

Proyeksi APBD 2023 Rp4,4 Triliun, Ini Rinciannya

KENDARINEWS.COM– Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra tahun 2023 diproyeksi mencapai Rp4,4 triliun.

Hal itu dikatakan saat menyampaikan nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2023 dalam rapat paripurna DPRD, kemarin.

Gubernur Ali Mazi menyebut, pendapatan daerah direncanakan Rp4,3 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,4 triliun, Pendapatan Transfer Rp2,9 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,4 miliar.

Dari segi belanja, kata gubernur, Pemprov Sultra mengusulkan sebesar Rp4,4 triliun yang direncanakan untuk membiayai belanja operasional, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga (BTT).

“Kebijakan pembiayaan daerah, meliputi penerimaan pembiayaan sebesar Rp400 miliar, yang diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023,” ujar Gubernur Ali Mazi dihadapan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, unsur wakil ketua dan anggota DPRD Sultra.

Gubernur Ali Mazi mengungkapkan, triliunan rupiah usulan APBD dimaksudkan untuk menyukseskan empat prioritas pembangunan tahun depan. Prioritas pembangunan itu yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Lalu, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan. Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik. Terakhir, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ali Mazi menyampaikan beberapa pencapaian pembangunan daerah dari sisi indikator makro ekonomi. “Tahun 2022 ini kondisi daerah semakin membaik. Hal ini diukur dengan capaian beberapa indikator makro pembangunan daerah,” ungkap Gubernur Ali Mazi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai 4,10 persen, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga minus 0,65 persen. “Triwulan kedua tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,09 persen dengan kontribusi PDRB terbesar masih pada sektor pertanian, lalu sektor pertambangan dan galian, sektor pedagangan, konstruksi dan industri pengolahan,” jelasnya.

Untuk sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 24,78 persen, dapat tumbuh sebesar 7,49 persen. Sementara sektor pertambangan dan galian dengan kontribusi sebesar 19,05 persen, belum dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan, dan hanya mencapai minus 0,15 persen. Demikian pula sektor konstruksi hanya mencapai pertumbuhan minus 0,16 persen.

“Hal ini disebabkan karena terbatasnya proyek pemerintah dan swasta pada periode tersebut sehingga berdampak pula pada kinerja sektor pertambangan khususnya galian non tambang yakni batuan material bangunan. Kita berharap pada periode berikutnya hingga akhir tahun 2022 pertumbuhan sektor tersebut tumbuh positif dan bisa meningkatkan pertumbuhan pada tahun 2022,” kata Gubernur Ali Mazi.

Sementara itu, sektor perdagangan dan industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,64 persen dan 7,55 persen, dapat tumbuh masing-masing sebesar 10,84 persen dan 22,57 persen. Diharapkan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2022 dapat mencapai diatas 5,5 persen melebihi target RKPD tahun 2022.

Menurut Gubernur Ali Mazi, semakin membaiknya perekonomian daerah hingga pertengahan tahun menjadi hal yang menggembirakan. Kendati demikian, ia berharap pertumbuhan tersebut tetap stabil dan bahkan semakin meningkat terutama pada sektor yang menjadi unggulan daerah dan sektor atau lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, agar tingkat pengangguran khususnya pada penduduk usia produktif semakin menurun.

Berdasarkan data statistik bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Sultra pada Agustus 2020 sebesar 4,58 persen. Tahun 2021, cenderung menurun, hingga 3,86 persen pada bulan Februari 2022.

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya angka pengangguran berkorelasi pula terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan persentase penduduk miskin,” tutur Gubernur Ali Mazi.

Tingkat kemiskinan terendah di Sultra terjadi pada semester pertama tahun 2020, sebesar 11 persen. Namun pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin pada semester kedua tahun 2021 mencapai 11,74 persen.

“Tahun 2022, aktivitas perekonomian lancar dan lapangan pekerjaan kembali terbuka, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat membaik. Semester pertama tahun ini, penduduk miskin mencapai 11,17 persen. Diharapkan pada akhir tahun terus menurun,” imbuh Gubernur Ali Mazi. (kn)

Komentar

Tinggalkan Balasan