KENDARINEWS, COM— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat koordinasi strategis membahas penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah sejak awal Mei 2026. Pertemuan yang dipimpin langsung Gubernur Sultra ini menjadi langkah konkret menyatukan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah demi mengatasi permasalahan genangan air yang kian meluas.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur, Senin (19/5), dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Bupati Konawe Selatan, unsur Forkopimda, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Fokus utama pembahasan adalah percepatan penanganan darurat, normalisasi aliran sungai, pembenahan sistem drainase, serta perbaikan infrastruktur yang rusak.
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan, curah hujan ekstrem yang terjadi sejak 9 Mei menjadi pemicu utama meluapnya Sungai Wanggu dan Sungai Amohalo. Kondisi ini diperparah oleh sistem drainase perkotaan yang dinilai belum mampu menampung debit air besar, sehingga meluap ke pemukiman warga dan lahan produktif.
Data BPBD per 18 Mei 2026 mencatat dampak yang cukup luas. Sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan terendam, dengan jumlah warga terdampak mencapai 1.901 Kepala Keluarga atau setara 7.308 jiwa. Banjir juga merendam sekitar 100 hektare lahan persawahan di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, serta merusak sejumlah titik ruas jalan vital, antara lain Jalan HEA Mokodompit, Ahmad Yani, Brigjen M. Yoenoes, dan kawasan By Pass.
Menanggapi hal itu, Wali Kota menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah kota. Diperlukan kolaborasi kuat lintas jenjang pemerintahan.
“Penanganan banjir butuh kolaborasi bersama pemerintah pusat melalui BWS dan BBPJN, serta dukungan penuh pemerintah provinsi. Mulai dari normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, hingga pembenahan drainase kota harus berjalan terpadu agar hasilnya maksimal,” tegas Siska.
Pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV pun merespons dengan memaparkan rencana aksi bertahap yang telah disusun. Program prioritas meliputi normalisasi aliran Sungai Wanggu, pembangunan saluran masuk dan sistem pompanisasi, pembersihan Kali Kadia, hingga penataan muara Sungai Wanggu agar aliran air ke laut lebih lancar.
Sementara itu, BBPJN menyatakan kesiapan penuh untuk menangani kerusakan jalan dan jembatan nasional, guna memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan akses bantuan tidak terputus.
Selain aspek teknis, rapat ini juga menyoroti penanganan kemanusiaan. Hingga 18 Mei, Pemkot Kendari melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan lebih dari 11.781 kilogram beras ke warga terdampak. Unsur TNI-Polri juga terus bergerak di lapangan membantu evakuasi dan memastikan distribusi bantuan berjalan aman.
Melalui pertemuan ini, Pemprov dan Pemkot Kendari sepakat mempercepat seluruh rencana kerja agar risiko dan dampak banjir di masa mendatang dapat diminimalisir secara signifikan melalui penanganan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
