KENDARINEWS.COM–Rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar pekan depan menuai sorotan dari masyarakat.
Rudi, salah satu sopir truk di Kendari mengaku keberatan jika pemerintah menaikan harga BBM subsidi jenis solar. Menurutnya, rencana itu sangat membebani masyarakat khususnya para sopir truk di Kendari.
“Kalau dinaikan ini harga solar, kita akan demonstrasi. Sekarang saja kita setengah mati antrean di SPBU. Kalau harga BBM dinaikan, bisa-bisa ini solar (subsidi) hilang betul. Terpaksa kita lari (beli) di Dexlite kalau begini. Nah, tahu sendiri kan Dexlite itu mahal harganya. Tolong pemerintah, jangan naikan harga solar subsidi,” pinta Rudi.
Senada, Amrin salah satu ojek online (Ojol) di Kendari mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis pertalite. Menurutnya, kebijakan itu sangat membebani para Ojol karena posisi harga pertalite saat ini sekira Rp7.650/liter sudah memberatkan.
“Saat ini harga pertalite tujuh ribu lebih (Rp7.650). Pendapatan kotor harian kami rata-rata Rp50 ribu. Lalu, dipotong biaya BBM Pertalite tiga liter. Belum lagi kalau sepeda motor rusak, sudah tidak ada untung. Bagaimana kalau (pertalite) naik jadi Rp8 ribu atau Rp9 ribu, kita tambah susah hidup,” kata Amrin.
Amrin berharap, pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar. Sebab, harga pertalite saat ini sudah cukup membebani dirinya yang berprofesi sebagai Ojol.
Menanggapi itu Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Taufiq Kurniawan mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Itu kewenangan pemerintah. Pertamina hanya mengoperasikan dan menanggung biaya distribusinya untuk JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan),” kata Taufiq, kemarin.
1 komentar