KEDARINEWS.COM–Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari Sudirham membenarkan kabar terkait penghapusan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran MenPAN-RB.
Ia memastikan sudah tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer. Sesuai SE tersebut, penghapusan tenaga honorer mulai diberlakukan 28 November 2023. “Tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer yang baru. Kami berharap tenaga honorer yang ada sekarang ini dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/6).
Saat ini, pihaknya masih menunggu kebijakan pusat. Apalagi jumlah tenaga honorer yang mengabdi di lingkup Pemkot Kendari mencapai 4 ribuan. Mereka bekerja sebagai guru, satuan polisi pamong praja (Satpol-PP), tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga lapangan lainnya di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
“Keberadaan mereka sangat dibutuhkan. Jika memenuhi syarat sebagai P3K, kalau bisa dipertahankan. Apalagi bagi mereka yang telah mengabdikan diri begitu lama. Saya kira pemerintah pasti sudah memikirkan skema terbaik,” kata Sudirham.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari Makmur mengaku khawatir sekolah-sekolah bakalan kekurangan guru. Sejauh ini, keberadaan guru honorer sangat membantu keterbatasan guru berstatus ASN dan P3K. “Saya kira kebijakan ini akan berdampak bagi sekolah. Tapi jika sudah menjad putusan, kita harus tetap jalankan. Tidak ada cara lain selain mengandalkan P3K. Makanya, kami prediksi kuota penerimaan guru P3K gelombang ketiga cukup besar,” ujar Makmur. (kn)
