KENDARINEWS. COM–Rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat maupun pemerintah. Pakar Ekonomi Sulawesi Tenggara, Dr. Syamsir Nur, mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM pada dasarnya merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap harga pasar dan kondisi ekonomi yang berkembang.
Pakar Ekonomi Sulawesi Tenggara, Dr. Syamsir Nur mengatakan, dari sisi masyarakat, kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap pendapatan riil atau daya beli. Ketika harga barang dan jasa meningkat sementara pendapatan masyarakat relatif tetap, maka kemampuan konsumsi masyarakat akan menurun.
“Pendapatan riil masyarakat akan tertekan karena terjadi selisih yang semakin besar antara pendapatan nominal dengan tingkat harga yang berlaku. Dampaknya tentu pada penurunan daya beli,” ujar Pakar Ekonomi Sulawesi Tenggara, Dr. Syamsir Nur.
Akademisi UHO ini menjelaskan, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh kelompok penerima subsidi, tetapi juga masyarakat kelas menengah. Salah satu konsekuensi yang berpotensi terjadi adalah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
“Ketika harga Pertamax naik, sebagian masyarakat kemungkinan akan beralih menggunakan Pertalite. Pergeseran konsumsi ini akan meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Syamsir akan menimbulkan dilema bagi pemerintah. Jika kuota BBM bersubsidi ditambah untuk mengakomodasi peningkatan permintaan, maka beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah juga akan meningkat. Namun jika kuota tidak ditambah, masyarakat berpotensi menghadapi kelangkaan BBM bersubsidi.
“Kelompok masyarakat menengah menjadi salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Padahal, kelompok ini masih menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, Dia mengungkapkan pemerintah juga akan menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar. Ruang fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini dinilai cukup terbatas sehingga peningkatan kebutuhan subsidi akan memberikan tambahan beban terhadap anggaran.
“Subsidi BBM pada prinsipnya ditujukan untuk kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pengemudi ojek online yang sangat bergantung pada biaya transportasi dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” ungkapnya.
Namun demikian, Dia menambahkan dampak kenaikan harga BBM tidak mungkin hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Menurutnya, aktivitas ekonomi memiliki keterkaitan yang luas sehingga setiap perubahan harga akan menciptakan efek berantai yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
“Dalam sistem perekonomian tidak ada batas yang benar-benar bisa memisahkan dampak suatu kebijakan hanya pada kelompok tertentu. Selalu ada efek lanjutan yang menyebar melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Dia mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta karakteristik ekonomi masing-masing wilayah sebelum mengambil kebijakan. Sebab, setiap daerah memiliki struktur ekonomi, komoditas unggulan, dan kondisi pasokan yang berbeda sehingga dampak yang ditimbulkan juga tidak selalu sama. (jib)
