KENDARNEWS.COM — Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra melakukan pergantian (rotasi) sejumlah kepala sekolah (Kepsek) di Kabupaten Konawe menuai protes. Salah satunya, datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Konawe. Mereka (LSM LIRA) menilai, pergantian itu kurang bijaksana, dan sebisa mungkin ditinjau ulang.
Sebagai bentuk nyata aksi protes tersebut, sejumlah pengurus LIRA Konawe mendatangi Kantor Dikbud Sultra, Selasa (6/4). Mereka diterima langsung Sekretaris Dikbud Sultra Hj. Angreni Balaka, Kasi Kelembagaan Sarana Prasarana SMK/PK-LK, dan sejumlah pejabat lingkup Dikbud Sultra. Dalam dialog, Pengurus LIRA Konawe mempertanyakan substansi Permendikbud Nomor 6 tahun 2020, kaitannya dengan proses pergantian sejumlah kepala sekolah tersebut. Mereka berharap, kepala sekolah yang dirotasi bisa ditinjau ulang.
Di hadapan Pengurus LIRA Konawe, Sekretaris Dikbud Sultra, Hj. Angreni Balaka memastikan, pergantian maupun rotasi para kepala sekolah dilakukan sesuai regulasi yang ada. “Semua sesuai aturan. Itu sudah kami jelaskan kepada mereka (LIRA Konawe),” ujarnya. Penjelasan lebih detail disampaikan Harpid, Pejabat Dikbud Sultra yang ikut mendampingi Hj. Angreni Balaka saat berdialog dengan LIRA Konawe.
Harpid menjelaskan, mutasi atau pergantian kepala sekolah yang dilakukan Dikbud Sultra sudah sesuai aturan. “Sebenarnya ini hanya penyegaran biasa. Para kepala sekolah itu hanya bergeser atau ganti posisi saja. Misalnya, sebelumnya menjabat Kepala SMAN 1 menjadi Kepala SMAN 2. Lainnya juga begitu,” jelasnya, sambil menyebut sekira 27 kepala sekolah yang dirotasi.
Lebih jauh dia menjelaskan, Dikbud melakukan penyegaran supaya menghindari kejenuhan. Sekaligus juga supaya ada semangat baru dalam menjalankan tugas. “Kalau sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah di satu tempat, pasti jenuh juga. Sudah pasti ini akan mempengaruhi kinerja. Makanya, perlu ada pergeseran. Harus mencoba suasana baru,” imbuhnya. (b/adi)
