KENDARINEWS.COM — Langkah Pemkot menjadikan Teluk Kendari menjadi Central Bussiness District (CBD) telah dimulai. Sebagai tahap awal, rancangan Perda mengenai pengembangan kawasan ini telah diajukan ke parlemen. Bila rampung, Perda inilah yang menjadi rujukan Pemkot mengeksekusi kebijakan tersebut. Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir berharap mendapat dukungan dari parlemen. Apalagi Perda ini bertujuan meningkatkan kualitas kawasan Teluk Kendari. Tidak hanya menjadikan kawasan ini lebih tertata dan indah, namun juga turut berkontribusi bagi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari.
“Jika nantinya raperda bisa disahkan jadi perda, pengembangan akan segera dilaksanakan. Jadi, bukan hanya sekedar sisi bisnisnya, tapi juga sisi ekologinya. Nanti ada upaya menjaga kelestarian teluk mulai dari pencemaran, pendangklalan dan upaya lainnya yang seluruhnya terintegerasi,” kata Sulkarnain. Pada dasarnya, penetapan kawasan ini untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengembangan kawasan supaya lebih baik, tertata dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berusaha. Apalagi dengan keberadaannya Jembatan Teluk Kendari. Hal ini tentu menambah pesona kawasan teluk.
Saat ini, pihaknya telah menetapkan empat kecamatan pengembangan yakni Kambu, Kadia, Mandonga dan Poasia. Nantinya, kecamatan ini akan dijadikan pusat konservasi, pusat kegiatan pariwisata, wisata mangrove, pusat pemerintahan, pusat kegiatan komersial dan jasa lainnya.
“Pengembangan akan dilakukan, tentunya dengan mematuhi aspek lingkungan. Sebelumnya, kita sudah melakukan beberapa penataan di kawasan teluk. Diantaranya, pembangunan tambat labuh, tracking mangrove, balai pertemuan serta penanaman dan pemeliharaan mangrove di sekitar Teluk Kendari,” ungkap Sulkarnain.
Jika kawasan teluk tertata dengan baik sambungnya, akan menambah keindahan ikon daerah termasuk Jembatan Teluk Kendari. Bukan hanya itu, kawasan Teluk Kendari berpotensi mendatangkan banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara. “Kalau sudah banyak orang yang berwisata, tentu akan menambah pendapatan masyarakat yang berdagang disekitar kawasan teluk. Tentunya ini bisa mensejahterakan rakyat. Jadi penetapan CBD ini sebenarnya untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk golongan tertentu,” kata Sulkarnain. (ags)
