KENDARINEWS.COM— Pemerintah Kota Kendari memperkuat fondasi pemerintahan bersih dan berintegritas. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Selasa (15/9/2026), Pemkot Kendari mendalami aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan pengawasan internal, beriringan dengan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri langsung Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI, Edy Suryanto, Ak., MM., beserta jajaran, didampingi pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta para camat lingkup Pemkot Kendari.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menegaskan bahwa upaya mencegah korupsi bukan sekadar pemenuhan indikator administratif atau laporan hasil survei, melainkan tanggung jawab utama dan kewajiban moral seluruh aparatur negara demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pencegahan korupsi bukan hanya sekadar pemenuhan indikator dalam MCSP-RBS maupun hasil Survei Penilaian Integritas, melainkan sebuah kewajiban moral untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Wali Kota Siska.
Forum ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan. Di dalamnya, Pemkot Kendari memaparkan perkembangan terkini pengelolaan daerah: mulai dari progres tindak lanjut rekomendasi SPI 2025 Triwulan I, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sertifikasi aset milik daerah, hingga penerapan sistem merit dan manajemen sumber daya manusia.
Wali Kota berharap kehadiran tim KPK dapat membantu menemukan solusi nyata atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga setiap temuan atau rekomendasi tidak berhenti menjadi dokumen, melainkan segera diwujudkan menjadi langkah perbaikan yang berkelanjutan.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran yang hadir untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan simak dengan saksama seluruh arahan serta rekomendasi yang diberikan oleh tim KPK RI,” tegasnya.
Pemerintah Kota Kendari juga menegaskan komitmen mempererat sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawasan. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal diarahkan agar setiap rupiah anggaran daerah digunakan tepat sasaran, tepat guna, dan membawa dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot Kendari membangun birokrasi yang sehat, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi.
