Harga Melonjak Gas 3 Kg Diburu, Pemkot: Pangkalan Nakal Langsung Ditutup!

KENDARINEWS. COM— Harga LPG 3 kilogram yang dijual melambung tinggi hingga Rp30.000–Rp35.000 di tingkat pengecer akhirnya mendapat jawaban tegas! Pemerintah Kota Kendari kini memperketat distribusi dan pengawasan agar gas bersubsidi tepat sasaran. Pangkalan yang terbukti bermain atau beralasan “habis” padahal stok ada, siap-siap ditutup!

Langkah tegas ini disampaikan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, saat memimpin pertemuan dengan 65 lurah se-Kota Kendari di Aula Samaturu Balai Kota, Senin (28/9/2026). Hadir pula Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Adriana, serta Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Syarifuddin.

Wawali Sudirman menegaskan tanpa ragu: Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg adalah Rp20.000, tidak boleh sepeser pun lebih! Ia meminta seluruh lurah turun langsung ke lapangan mengawasi setiap pangkalan di wilayahnya.

“Tidak boleh dulu jual ke eceran. Kalau beberapa hari masyarakat sudah tidak ada yang mau beli dan stok masih banyak, baru diperbolehkan,” tegasnya.

Pangkalan yang curang — bilang stok habis padahal masih ada, atau memprioritaskan pengecer — jangan harap bisa lolos! Rekomendasi bisa dicabut dan tempat usahanya langsung ditutup.

“Kalau bukan kita yang tertibkan, siapa lagi? Tidak mungkin Pertamina turun mengawasi satu per satu pangkalan,” tandasnya.

Lurah diminta segera menginventarisasi pangkalan bermasalah dan menyiapkan titik alternatif bersama RT agar warga tidak kesulitan mendapatkan gas.

Kepala Dinas Perdagangan Syarifuddin memperkuat peraturan tersebut. Setiap pangkalan wajib memasang papan harga Rp20.000 secara terlihat jelas. Gas ini khusus untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan.

“Ketika masyarakat datang dan tunjukkan KTP, tidak ada alasan pangkalan untuk tidak melayani,” tegas Syarifuddin. Pelanggaran berulang dapat berujung pemutusan pasokan secara permanen.

Pemkot mengajak seluruh warga Kendari ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan penjualan di atas harga yang ditetapkan. Kini giliran masyarakat memastikan subsidi negara benar-benar sampai ke dapur warga yang membutuhkan.

Tinggalkan Balasan