Pj Gubernur Andap Hadiri Launcing Hasil Survey Penilaian Integritas 2024, Segini Nilainya

Kendarinews.com — Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, hadir dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (22/01/2025). Acara ini menjadi ajang penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, membuka acara dengan memaparkan tujuan SPI yang dirancang untuk memetakan risiko korupsi di Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Survei ini juga bertujuan memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi dengan melibatkan kolaborasi 41 universitas di seluruh Indonesia, termasuk Universitas Halu Oleo dari Sultra.

Diskusi yang menghadirkan Menteri Pertanian, Ketua Dewan Audit OJK, dan Wali Kota Pekalongan menjadi sorotan. Ketiga narasumber berbagi pengalaman dalam menurunkan indeks SPI dari kategori rentan ke tingkat yang lebih aman. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang memberikan keynote speech, menegaskan pentingnya SPI sebagai alat ukur integritas menuju Indonesia Emas 2045.

“Menjelang Indonesia Emas 2045, perbaikan integritas dan pemberantasan korupsi harus terus dioptimalkan,” tegas Setyo.

Peluncuran hasil SPI 2024 menunjukkan peningkatan positif, dengan indeks nasional mencapai 71,53, naik dari 70,97 pada tahun sebelumnya. Ketua KPK, Ketua Dewan Pengawas KPK, dan Ketua BRIN turut menyampaikan tiga kategori SPI: Terjaga (78,00-100), Waspada (73,00-79,00), dan Rentan (di bawah 72,99).

Di Sultra, hasil SPI 2024 menunjukkan variasi capaian di tingkat kabupaten/kota:

  1. Kota Baubau: 75,61 (Waspada)
  2. Kabupaten Kolaka: 74,11 (Waspada)
  3. Kota Kendari: 73,22 (Waspada)
  4. Kabupaten Kolaka Timur: 72,63 (Rentan)
  5. Kabupaten Bombana: 72,56 (Rentan)
  6. Kabupaten Konawe Kepulauan: 70,94 (Rentan)
  7. Kabupaten Wakatobi: 70,74 (Rentan)
  8. Kabupaten Muna Barat: 70,56 (Rentan)
  9. Kabupaten Konawe Utara: 70,52 (Rentan)
  10. Kabupaten Buton Selatan: 68,46 (Rentan)
  11. Kabupaten Kolaka Utara: 68,08 (Rentan)
  12. Kabupaten Buton Tengah: 67,22 (Rentan)
  13. Kabupaten Muna: 66,59 (Rentan)
  14. Kabupaten Buton: 66,49 (Rentan)
  15. Kabupaten Konawe Selatan: 66,44 (Rentan)
  16. Kabupaten Konawe: 66,21 (Rentan)
  17. Kabupaten Buton Utara: 66,11 (Rentan)

Meski Kota Baubau mencatat indeks tertinggi di provinsi, hasil ini masih tergolong kategori Waspada. Di sisi lain, Kabupaten Buton Utara mencatat indeks terendah sebesar 66,11, yang menandakan perlunya perhatian lebih.

Acara ini juga menyajikan diskusi panel interaktif, dengan perspektif beragam dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, La Ode M. Syarif, yang menyoroti aspek hukum; Peneliti Utama Litbang Kompas, Yohan Wahyu, yang membahas peran data; serta Chairman AI LG Universitas Airlangga, Eko Supeno, yang menyoroti teknologi dalam integritas sektor publik.

Peluncuran ini dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertanian, Ketua KPK, Ketua BRIN, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. (rls)

Tinggalkan Balasan