KENDARINEWW.COM—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan 17 kabupaten/kota di wilayahnya resmi menerima alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2025 senilai Rp19,4 triliun. Dana tersebut diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara penyerahan DIPA dan TKD secara digital dari Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyebut alokasi dana ini sebagai momentum emas untuk mempercepat pembangunan di Sultra.
“Dana yang diterima ini adalah amanah besar. Kami berkomitmen untuk mengelola dengan baik dan memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Andap.
Rincian TKD Sultra 2025
Dana sebesar Rp19,4 triliun ini terbagi dalam enam jenis alokasi utama:
Dana Bagi Hasil (DBH):
Rp2,41 Triliun
Fokus pada pelestarian lingkungan dan perubahan iklim, selain mendukung pelaksanaan kewenangan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp10,75 Triliun
Dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK yang diangkat pada 2024.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp1,94 Triliun
Digunakan untuk penyediaan sarana-prasarana dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
DAK Non-Fisik: Rp2,80 Triliun
Ditujukan untuk operasional layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan sentra industri dan koperasi.
Dana Desa: Rp1,45 Triliun
Hanya dialokasikan untuk 15 kabupaten, dana ini fokus pada penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, hingga pengembangan potensi desa digital.
Insentif Fiskal: Rp51,3 Miliar
Khusus untuk tujuh kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik, seperti penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan absolut.
Presiden Tekankan Efisiensi dan Hasil Nyata
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pj Gubernur Sultra pun menyatakan siap mengimplementasikan arahan tersebut. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Kita akan terus berupaya menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas belanja daerah untuk mewujudkan Sultra yang modern dan sejahtera,” ujar Andap.
