KENDARINES.COM—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, mengungkapkan bahwa Bawaslu telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Sultra.
“Dari hasil analisis tersebut, politik uang menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai, dan masuk dalam kategori kerawanan menengah,” ujar Iwan Rompo, kemarin.
Iwan Rompo menjelaskan bahwa Bawaslu pernah menangani kasus keterlibatan kepala desa dan Aparatur Sipil Negera (ASN) dalam kampanye politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Salah satu kasus yang pernah ditangani adalah keterlibatan kepala desa dan ASN dalam kampanye politik pada Pemilu 2024, yang mengindikasikan adanya pelanggaran netralitas pejabat pemerintah,” ungkap Iwan Rompo.
“Kami pernah menangani kasus kepala desa yang terlibat dalam kampanye tapi kita harus cermat dalam menulusuri pelanggaran pemilu ini,” tambahnya.
Menurutnya, pelanggaran semacam ini terjadi merata di semua daerah, khususnya di Kabupaten Muna.
“Menurutnya, pelanggaran semacam ini terjadi merata di semua daerah Khususnya di Kabupaten Muna, meskipun begitu kabupaten muna salah satu wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang di lakukan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat desa,” kata Iwan.
Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Bawaslu Sultra terus memperkuat pengawasan di seluruh lapisan masyarakat.
Hingga saat ini, ada 10 laporan kasus pidana terkait Pemilu 2024 telah dilaporkan, dan salah satunya terlibatnya ASN menjalankan salah satu pasangan calon (paslon) untuk dimenangkan.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini masih menjadi ancaman nyata di Sultra.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan hingga ke tingkat paling bawah, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Kami ingin memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar dan sesuai aturan,” tegasnya.
Iwan Rompo juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengawasi jalannya Pilkada.
Dengan pemetaan kerawanan yang telah dilakukan, Bawaslu Sultra berharap semua elemen masyarakat bisa berperan aktif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat dan Polri serta kejaksaan tinggi untuk ikut terlibat dalam pengawasan agar pilkada serentak 2024 berjalan dengan aman, jujur, dan adil,” pungkasnya. (m4/ags)
