KENDARINEWS.COM—Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi tahun ini masih rendah. Padahal tersisa tiga bulan lagi tahun 2024 akan berakhir. Hal ini menuai sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi.
Beberapa OPD yang disoroti tersebut diantaranya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan Sekretariat Daerah (Setda).
Ironinya, pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah perubahan (APBD P) beberapa waktu lalu, Pemkab Wakatobi justru meminta penambahan anggaran.
Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, Haerudin Buton, menyatakan kekecewaannya terhadap minimnya capaian retribusi tersebut. Ia menegaskan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang menjadi landasan penyusunan anggaran daerah.
“Beberapa OPD ini bahkan kesulitan mencapai 50 persen dari target retribusi mereka pada semester pertama ini,” ujar Haerudin.
Sementara itu, Kepala BPPRD Wakatobi, Remoe menjelaskan PAD tahun 2024 seharusnya capai Rp 9 miliar. Namun, pihaknya baru mendapatkan sebesar Rp 4,7 miliar. Ia juga menyebut target sebanyak Rp 9 miliar itu mustahil untuk dicapai tahun ini.
“Kalau saya kejar berdasrakan target kita maka saya sudah pesimis untuk mencapai target sebanyak itu,” terangnya.
Berdasarkan data yang diungkapkan DPRD Wakatobi, beberapa OPD dengan realisasi retribusi yang rendah antara lain, BPPRD dari target Rp 9 miliar lebih baru terealisasi sebanyak Rp 4.7 miliar hingga 31 Agustus 2024. Lalu, Dinas PUPR juga mengalami hal serupa, dengan target Rp 68 juta baru terealisasi sebesar Rp 35 juta. Sementara itu, target PAD Dishub sebesar Rp 580 juta lebih baru terealisasi Rp 223 juta lebih.
Begitu juga dengan Disparekraf yang menjadi sektor unggulan Wakatobi, hanya mampu mencapai Rp 15 juta dari target sebanyak Rp 50 juta. Sorotan juga dilayangkan ke pihak Setda Wakatobi mengingat target sebesar Rp 41 juta hanya terealisasi Rp 17,2 juta saja. (thy/kn)