250 Tenaga PPPK ‘Digembleng’ Ikut Orientasi Pemantapan Tugas dan Kewajiban Abdi Negara

KENDARINEWS.COM–Sebanyak 250 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang pertama angkatan XIV,XV,  XVI,XVII dan XVIII lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti orientasi. 

Orientasi pemantapan tugas dan fungsi abdi negara itu digelar selama 4 hari mulai 5 hingga 8 Februari 2024, di aula kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra.

Kepala BPSDM Sultra, Syahrudin Nurdin mengatakan, jumlah peserta PPPK lingkup Pemprov Sultra yang akan ikut orientasi sepanjang 2024 direncanakan sekira 1500 orang. “Pada pelaksanaan orientasi gelombang pertama ini kita ikutkan lima angkatan masing-masing angkatan terdiri dari 50 orang, jadi total keseluruhan peserta sekira 250 orang,”kata Syahrudin Nurdin.

Saat ini, kata dia masih ada sekira 1.250 peserta lagi yang akan ikut orientasi gelombang berikutnya selama periode 2024.

“Kita upayakan sebelum Ramadhan mereka semua sudah tuntas kita ikutkan orientasi. Karena setelah orientasi Provinsi tuntas, maka kita akan lanjut untuk orientasi kabupaten dan kota. Dimana saat ini sudah masuk laporan akan ada 3000 peserta orientasi dari 17 Kabupaten kota se Sultra sepanjang 2024 yang akan digelar di Provinsi,”jelasnya.

Kegiatan orientasi yang digelar selama  empat hari ini diharapkan  dapat memberikan bekal kepada para peserta untuk melaksanakan tugas mereka secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

“Kita berharap orientasi ini menciptakan pengembangan kompetensi melalui  penambahan wawasan dan pengetahuan yang bersifat strategis dan praktis sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional   sebagai pelayan masyarakat. Serta peran mereka dalam menyumbang bagi kemajuan pemerintahan di Sulawesi Tenggara,”tegasnya.

Menururnya, giat Ini penting agar para  PPPK  memahami  tugas mereka sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN).  Apalagi, para PPPK  diangkat melalui perjanjian kontrak dengan batas waktu awal selama lima tahun.

“Kontrak ini memiliki potensi untuk diperpanjang jika kinerja dan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai  PPPK  memuaskan.  Pemahaman tugas ini menjadi kunci, dan jika tidak terpenuhi, kontrak tidak akan diperpanjang,”ungkapnya.

Birokrasi memegang peranan penting. Karena itu, bagi para ASN PPPK harus bisa bekerja dengan baik, tau etika birokrasi, tau etika ASN, pahami tugas ASN, sehingga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. “Sekarang semua harus dipercepat, harus dipermudah dan tidak dipersulit,”tegasnya.

Ia pun mengingatkan peserta  orientasi  bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seiring. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban juga harus dipenuhi.

“Hak dan kewajiban harus berjalan paralel. Orientasi ini diharapkan dapat membekali para PPPK dengan pemahaman yang kuat tentang tugas, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuau tugas pokok mereka,”pungkasnya. (rah/kn)

Tinggalkan Balasan