Pemprov Sultra  Fokus Mitigasi Bencana Kekeringan di 9 Daerah

KENDARINEWS.COM–Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto terus mendorong upaya penanganan dampak darurat bencana el nino  di wilayah Bumi Anoa. 

Orang nomor satu di Sultra itu telah membuat pemetaan daerah-daerah terdampak bencana kekeringan yang di pertegas melalui Keputusan Gubernur nomor 603  tetang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Diwilayah Sultra.

Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang menjadi fokus dalam mitigasi bencana kekeringan di Bumi Anoa. Penetapan itu berdasarkan hasil Rakor bersama Forkopimda, BMKG, dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sultra bertempat di Pemda Sultra beberapa waktu lalu. Serta pengecekan lapangan terkait kondisi kekeringan. Hasil inilah yang melahirkan  Surat Keputusan Gubernur mengenai Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Provinsi Sultra.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan, dalam surat keputusan ini, ditetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di Provinsi Sultra yang mencakup 9 Kabupaten/Kota. 

Sembilan daerah dimaksud yakni Kabupaten Bombana,Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna dan Kota Kendari.

“Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Di Provinsi Sultra terhitung mulai  25 Oktober  sampai dengan 31 Desember 2023. Hal ini dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana,”kata Andap.

Dijelaskan, terkait dampak El-Nino,  ia telah mengimbau  seluruh jajaran Pemprov Sultra dan intansi terkait untuk intens melakukan monitoring, memantau media, melihat perkembangan dan mengantisipasi serta mencegah dampak El-Nino yang lebih besar.

“Kita sudah melakukan rapat bersama Forkopimda dan instansi terkait, langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi ancaman El-nino,”ungkapnya.

Dijelaskan, Penetapan Status Tanggap Darurat mengacu pada Pasal 23 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan tahapan dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan selanjutnya transisi darurat ke pemulihan.

“Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Belanja Tak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023,”pungkasnya. (rah/kn).

Tinggalkan Balasan