KENDARINEWS. COM– Aksi pemblokiran jalan provinsi di Desa Pongkowulu, Kecamatan Kambowa, yang menghubungkan Buton Utara, Buton, dan Baubau masih terus dilakukan warga hingga 5 Juni 2026. Kesabaran masyarakat habis setelah 36 tahun jalan tersebut belum pernah diaspal, kondisinya rusak parah, berlumpur, berdebu, dan kerap menyebabkan kecelakaan hingga mobil terbalik.
Ketua Aliansi Masyarakat Desa Pongkowulu Bersatu, Muhammad Arzal Muiz, menegaskan blokade baru akan dibuka jika ada kepastian perbaikan. Warga memprotes prioritas anggaran Pemprov Sultra tahun 2026 sebesar Rp 15 miliar untuk pengaspalan ruas Lambale–Ereke sepanjang 5 km, padahal lokasi itu sudah tiga kali mendapat penanganan, sementara jalan di Pongkowulu belum pernah disentuh.
Warga mendesak anggaran tersebut dialihkan ke ruas mereka yang dinilai lebih mendesak, namun pihak Dinas Bina Marga beralasan pengalihan memerlukan persetujuan DPRD dan proses panjang. “Kalau tak ingin ribet, mundur saja dari jabatan,” tegas Muiz.
Sementara itu, Pemprov Sultra merespons bahwa pembangunan jalan di Buton Utara menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, guna mendukung potensi pertanian dan kelautan daerah.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan perbaikan telah dimulai sejak 2025 pada tiga ruas dengan total 16 km, dan tahun ini dilanjutkan di Lambale–Ereke yang kini tahap persiapan lelang.
Terkait tuntutan warga Pongkowulu, Pemprov menyiapkan langkah cepat dan jangka panjang. Sebagai penanganan darurat, sekitar 150 meter titik paling kritis di tanjakan Pengkolulu akan diperbaiki mulai Juni 2026 menggunakan anggaran APBD. Untuk solusi permanen, pemprov sedang menyusun dokumen usulan pengaspalan 5 km jalan Pongkowulu melalui program Inpres Jalan Daerah.
Pemerintah menegaskan kehadirannya untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang tertunda lama, sejalan dengan upaya memperlancar distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
