12 Desa di Mubar Turun Kelas, Sangat Tertinggal

KENDARINEWS.COM–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengusulkan 12 desa masuk sebagai kategori desa sangat tertinggal. Desa itu tersebar di tiga kecamatan (lihat grafis, red).

Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mubar, Hasan mengatakan status desa tertinggal di Mubar sebenarnya telah dihapus. Namun pihaknya kembali merekomendasikan 12 desa tersebut sebagai daerah khusus (sangat tertinggal) berdasarkan kondisi geografis dari hasil amatan lapangan.

Hal itu dilakukan untuk mendorong tenaga guru yang bertugas di wilayah itu mendapatkan tunjangan khusus atau menerima insentif tujangan Daerah Terpencil (Dacil). Pihaknya berupaya mencari ruang itu dengan alasan ada beberapa hal mendasar yang belum terpenuhi secara maksimal mulai dari trasportasi dan komunikasi, informasi dan konektivitas, sarana dan prasaran pelayanan pendidikan.

“Kalau rekomendasi itu disetujui oleh pemerintah pusat maka kita bisa membantu peningkatan kesejahteraan sekira 100 guru melalui tunjangan khusus yang diprioritaskan bagi guru yang berada di desa sangat tertinggal. Kemudian sesuai Undang- Undang guru dan dosen besaran tujangan itu setara dengan satu kali gaji pokok,” terang Hasan saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (11/4).

Dari rekomendasi yang diajukan tersebut pihaknya berharap bisa menjadi pertimbangan dan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sehingga 12 desa itu bisa diberikan rekomendasi sebagai desa sangat tertinggal karena kondisi geografisnya.

“Masing-masing desa itu ada sekolahnya, entah itu sekolah SD, SMP bahkan SMA. Kemudian asas manfaat yang bisa didapat bagi para guru yang berada di 12 desa itu dari sisi kesejahteraanya akan meningkat. Besaran penghasilan yang didapat tidak akan sama dengan guru yang mengajar di darat. Sehingga semua itu bisa menambah semangat para guru yang mengajar di pulau,” terangnya.

Hasan menambahkan, surat rekomendasi daerah khusus untuk 12 desa kategori masih sangat tertinggal itu ditandatangani langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri. Saat ini surat tersebut telah diajukan ke pemerintah pusat. “Kita tinggal menunggu, kalau disepakari oleh Kementrian Pendidikan maka insya Allah Juli 2023 sudah bisa kita proses,” pungkasnya. (ahi/kn)

Tinggalkan Balasan