BPN Ukur 1.055 Bidang Tanah Tora

KENDARINEWS.COM–Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna menggelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) terkait kegiatan redistribusi tanah obyek reforma Agraria (Tora) Pertanahan Kabupaten Muna tahun anggaran 2023. Bertempat di kantor BPN Muna, kemarin.

Dalam sidang tersebut juga turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muna, Rustam.

Kepala BPN Muna, Muhammad Ali Mustapah mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini terdapat dua wilayah yang disidangkan yakni Kelurahan Laiworu dan Raha lll dengan jumlah sebanyak 1.055 bidang tanah. Sementara Kelurahan Watonea dan Fokuni dalam waktu dekat akan dilakukan pengukuran.

“Kegiatan ini adalah sidang panitia pertimbangan landreform untuk menetapkan subyek atau pemilik bidang tanah itu sendiri. Luasan hasil pengukuran di dua kelurahan wilayah Kontu yakni seluas 77,8 hektar. Luas tersebut belum termasuk wilayah kelurahan Watonea dan Fokuni sesuai dengan SK pelepasan kawasan hutan. Untuk Kelurahan Watonea dan Fokuni, akan dimanajemen kembali,” ujar Muhammad Ali Mustapah.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya terlebih dulu melakulan beberapa kegiatan yang diawali dengan penetapan lokasi. Kemudian pembuatan surat keputusan (SK) panitia pertimbangan landreform oleh Bupati Muna. Setelah ada SK, maka akan dibuatkan jadwal kegiatan terhadap lokasi yang telah ditetapkan. Baik untuk inventarisasi, identifikasi obyek dan subyeknya serta pengukuran dan pemetaan objek berupa bidang-bidang tanah.

“Nantinya, kepemilikan lahan akan ditetapkan oleh Bupati dan obyek tanahnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah dikroscek dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sultra,” paparnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa jika nantinya masih ada yang masuk kawasan maka akan dilakukan perubahan bidang tanah. Sehingga nantinya apakah akan dikurangi luasnya atau sebaliknya sesuai dengan gambar yang diberikan oleh BPKH.

“Nantinya Kakanwil menetapkan objeknya bidang tanahnya. Hasilnya dari itu, pertanahan membuat SK untuk redistribusi untuk dikeluarkan sertifikasi. Setelah SK itu dibuat maka dibukukanlah seluruh objek dan subjeknya kemudian diterbitkan sertifikat. Namun, terkait apakah bidang tanah yang sudah diukur masih masuk kawasan atau tidak, nanti BPKH yang akan mengeluarkan hasilnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui tanah kegiatan redistribusi ini berasal dari obyek tora pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan hidup dan kehutana nomor : SK.322/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tanggal 11 April 2022. (deh/KN)

Tinggalkan Balasan