Balas Cuitan Fahri Hamzah, Adian Singgung Perjuangan soal Lahan di Konut

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut upaya tersebut berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu pimpinan DPR. “Sekali lagi saya kecewa, bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif.

Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR,” kata menyindir keras perilaku Fahri Hamzah.

Adian Napitupulu lebih lanjut mengatakan Fahri pada Agustus 2015 menyebut ‘anggota DPR rada rada bloon’.

Menurut Adian, pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama anggota dewan di bilik suara.

“Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode.

Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencaci maki prosesnya, tetapi hasil dari proses itu justru dinikmati belasan tahun,” kritiknya.
Adian mengaku tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat undang-undang, menyusun dan menetapkan anggaran negara lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran itu.

Adian hanya ingin menyampaikan ke Fahri, bahwa sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat dan aspirasi tersebut tidak diperjuangkan sekadar dalam kalimat undang-undang maupun angka dalam APBN. Melainkan menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan mengalami ketidakadilan.

“Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, boleh kah saya bertanya dimana Fahri ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektare tanah Cendana di kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik Rakyat?” bebernya.

“Dimana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka dan Cirebon hingga Semarang, memperjuangkan hak atas tanah mereka yang dilintasi jalur Sutet?” ulasnya lagi.

“Boleh kah saya bertanya pada Fahri, dimana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di lahan Antam di Pongkor,” tutur Adian.

Adian juga mempertanyakan di mana keberadaan Fahri, saat dirinya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 hektare lahan Antam agar bisa dikelola oleh perusahaan daerah kabupaten Konawe Utara.

“Di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an masyarakat Seram Bagian Barat yang telah lulus CPNS selama sepuluh tahun tetapi tidak pernah diangkat sebagai ASN?” tuturnya.

“Oh ya, Fahri, walau tidak memuaskan 100 persen dan dengan segala kekurangannya, tetapi lima masalah itu saat ini sudah dimenangkan rakyat,” ucap Adian.

Adian bertanya, kenapa Fahri tidak ada bersama dirinya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Metro Jaya pada Oktober 2020 karena menolak UU Cipta kerja.

“Ke mana Fahri ketika saya dan beberapa alumni Trisakti, di antaranya Maman Abdurachman, Hendro dan Iwan berjuang meyakinkan banyak orang untuk membantu rumah dan modal kerja pada empat keluarga korban Trisakti?” paparnya.

“Kenapa justru yang menyiapkan empat rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98, tetapi Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan pada 1998?” jelasnya.

“Kenapa yang membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu,” ungkapnya.

“Di mana Fahri saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR gajinya tidak dibayar hingga sehari sebelum Idulfitri? Bukankah saat itu, 2017, Fahri salah satu pimpinan DPR,” ujar Adian.

Dia mempertanyakan kenapa sebagai pimpinan DPR, Fahri membiarkan ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR tidak digaji hingga sehari sebelum Idulfitri. “Ketika itu saya seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja itu bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idulfitri,” ucapnya.

“Saya tidak melihat Fahri menemani saya saat beradu otot leher di kesekjenan DPR agar gaji Pamdal DPR tidak dipotong Rp 500 ribu perbulan untuk sertifikasi pengamanan,” katanya.

“Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu kalau upah Pamdal dipotong Rp 500 ribu, sama saja mengubur mimpi sekolah anak anak Pamdal itu? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu?” ujarnya.

Tinggalkan Balasan