Menko PMK: Kebijakan Penghematan Energi Tidak Akan Ganggu Pembelajaran dan Pelayanan Publik

KENDARINEWS.COM-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan kebijakan penghematan energi yang akan berlaku mulai April 2026 tidak akan mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik.

Kebijakan efisiensi energi disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi serta mobilitas setiap sektor, dengan mempertimbangkan pengalaman masa pandemi COVID-19. Dalam pembelajaran, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan disesuaikan dengan mata pelajaran, namun praktikum tetap dilakukan secara tatap muka. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.

Selain itu, diterapkan strategi lintas instansi seperti kerja fleksibel bagi ASN, pemanfaatan platform digital, dan pembatasan perjalanan dinas. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Penghematan energi juga dilakukan oleh negara-negara tetangga akibat pembatasan minyak di Selat Hormuz. Filipina menerapkan kerja empat hari seminggu, Thailand dan Vietnam mendorong kerja dari rumah serta membatasi perjalanan, sementara Myanmar memberlakukan sistem berkendara bergantian. Thailand juga menetapkan harga solar sementara, dan Vietnam menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakar.

Tinggalkan Balasan