Sulkarnain Minta Inspektorat Awasi Ketat Penyaluran Bansos!


KENDARINEWS.COM — Pemerintah telah mengucurkan beberapa program bantuan sosial (Bansos) sejak Februari tahun ini. Bansos yang dimaksud yakni Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Guna mendukung kelancaran program, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, sudah menginstruksikan Dinas Sosial dan Inspektorat untuk mengawasi ketat penyalurannya.

Sulkarnain mengingatkan seluruh pihak agar tidak main-main dalam mengelola bansos. Apalagi bantuan yang disalurkan saat ini (PKH dan BPNT) berasal dari pemerintah pusat. “Saya ingatkan, jangan ambil hak rakyat, jika tidak ingin berurusan dengan penegak hukum,” kata Sulkarnain Kadir saat merespon beberapa keluhan warga soal penyaluran bantuan PKH, kemarin.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir

Terpisah, Kepala Dinsos Kendari, Abdul Rauf tak menampik jika dalam penyaluran bansos kali ini, pihaknya menerima beberapa aduan masyarakat. Misalnya, belum lama ini ia menerima keluhan masyarakat yang mengaku bantuan PKH-nya berkurang. “Kami masih cari tahu penyebab pemotongan bantuan tersebut. Saya akan konfirmasi kepada koordinatornya. Yang jelas, jika benar ada pemotongan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab, maka kami akan laporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum),” tegas Abdul Rauf.

Mantan Kabag Kesra Pemkot Kendari ini menambahkan, khusus penyaluran bansos dari pemerintah pusat, pihaknya bersama Inspektorat diberikan kewenangan untuk mengawasi penyalurannya. Pihaknya sendiri tak akan segan memberikan peringatan jika ditemukan penyelewengan bantuan.

Sekadar informasi, jumlah penerima bantuan PKH di Kota Kendari tercatat sebanyak 9.956 Kepala Keluarga (KK). Bantuan tersebut ditujukan untuk ibu hamil/balita, masyarakat lanjut usia (lansia)/penyandang disabilitas hingga anak sekolah. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai. Untuk ibu hamil atau balita akan menerima bantuan sebesar Rp 3 juta per tahun.

Selanjutnya, untuk lansia dan penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per tahun. Sedangkan bagi keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900 ribu per tahun, SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta per tahun. Sementara itu, khusus penyaluran BPNT, total penerimanya mencapai 5.790 jiwa. Setiap warga menerima bantuan Rp 200 ribu per bulan. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. (b/ags)

Tinggalkan Balasan