Kuasa Hukum PT AKP: Jangan ada Pihak Lain Keluarkan SPK di Wilayah OP Milik Kliennya

KENDARINEWS.COM– Masalah kepemilikan lokasi pertambangan antara PT Adhi Kartiko Pratama (AKP) dan PT Adhi Kartiko Mandiri (AKM) di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) belum juga usai.

Kuasa Hukum PT AKP, Prisky Riuzo Situru SH, menegaskan, PT AKP tidak pernah berubah menjadi PT AKM. Menurutnya, tidak ada putusan pengadilan perdata yang mengatakan atau menetapkan PT AKP berubah atau menjadi PT AKM.

Pihaknya menekankan pada pemilik perusahaan PT AKM agar tidak mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) di wilayah koordinat izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) milik perusahaan PT AKP.

Dirinya memberikan peringatan tersebut, lantaran terdapat beberapa perusahaan yang melakukan explorasi di wilayah PT AKP tanpa ada koordinasi dengan pihak AKP itu sendiri.

“Ada perusahaan yang sedang eksplorasi dan kami dengan tegas menghentikan kegiatan tersebut,” kata Prisky, kemarin.

Masalah ini, lanjutnya, telah dilaporkan ke Polres Konawe Utara. Atas dugaan tindak pidana ilegal minning dan ilegal explorasi. Seperti diatur dalam undang-undang minerba dan dugaan tindak pidana di kawasan hutan, wilayah IUP PT Adhi Kartiko Pratama.

“Sangat jelas kami PT AKP yang memohon izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di kehutanan, sampai sekarang kami telah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan secara sah oleh kehutanan,” tegasnya.

Ditambah, kata dia, PT AKP selama ini sangat patuh dengan laporan dan tanggungjawab perusahaan, berupa pembayaran PNBP. Mengingat bukan PT AKM yang memohon IPPKH, melainkan PT AKP yang memohon dan sudah mendapatkan izin sah dari kehutanan.

“Jadi PT AKM atau perusahaan lain yang mendapatkan SPK dari PT AKM kami ingatkan tidak boleh memasuki areal yang kami sudah mohonkan pinjam pakai kawasan hutannya. Sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, PT AKP meminta kepada seluruh pihak yang mendapatkan SPK dari PT AKM untuk mengecek legalitas IUP OP PT AKM ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Minerba pusat. Sehingga jelas, lanjut Prisky, apakah IUP OP tersebut terdaftar dan dimana titik koordinatnya.

“Dari hasil wawancara saat kami di lokasi saat menghentikan pihak yang melakukan explorasi (pengeboran) di wilayah IUP OP kami PT AKP, pihak yang melakukan pengeboran mendalilkan mendapatkan SPK dari pihak PT AKM. Masalahnya adalah titik SPK yang dikeluarkan PT AKM yang di tanda tangani pak Simon Takaendengan tersebut, masuk di wilayah IUP klien kami PT AKP,” terangnya. (ndi)

Tinggalkan Balasan