KENDARINEWS.COM — Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir berupaya keras mengatasi permasalahan kemkumuhan di otoritanya. Berbagai cara ditempuh salah satunya melalui program bedah rumah. Tahun ini, Pemkot Kendari bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membenahi sekira 96 unit rumah tidak layak huni di Kota Lulo.
Sulkarnain menjelaskan program bedah rumah dijalankan dalam rangka membantu warga berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumahnya agar lebih layak untuk ditinggali bersama keluarga. Ia tak menampik jika bantuan yang diberikan tidak bisa secara total membenahi rumah secara keseluruhan. Akan tetapi setidak sudah bisa menjadikan rumah sebagai tempat berkumpul bersama keluarga sehingga terhindar dari kekhawatiran atap bocor dan sanitasi yang kurang layak.
“Atap tidak bocor apalagi musim hujan, kemudian fungsi lainnya seperti sirkulasi udara yang baik dan paling penting sanitasi dan MCK yang jadi prioritas untuk dibenahi,” kata Sulkarnain Kadir saat menyerahkan bantuan bedah rumah berupa buku tabungan kepada perwakilan warga keluruhan Anggoeya, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta masyarakat memanfaatkan bantuan ini dengan baik sesuai dengan peruntukannya, agar bantuan serupa bisa kembali diterima warga lainnya di tahun yang akan datang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari Cornelius Padang mengatakan Kota Kendari mendapatkan DAK untuk perbaikan rumah 96 warga di 6 kelurahan. Bantuan akan diserahkan secara bertahap melalui rekening penerima bantuan yang ditransfer melalui Bank Sultra.
“Nilai bantuannya itu sebesar Rp 20 juta per rumah dan nantinya akan ditransfer langsung ke rekening masyarakat penerima secara bertahap. Sifatnya itu masyarakat yang secara swadaya memperbaiki sendiri rumahnya. Dana Rp 20 juta ini 75 persen untuk membeli bahan dan 25 persen untuk upah tenaga kerja,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris Bappeda Kendari ini menambahkan, program bedah rumah merupakan wujud dari implementasi visi Wali Kota yang ingin menjadikan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi (lingkungan), teknologi, dan informasi. (b/ags)
Program Bedah Rumah
-Anggaran Rp 1,9 Miliar
-Kuota 96 RTLH di 6 Kelurahan
-Tiap Rumah Kebagian Rp 20 Juta
(75 Persen Material dan 25 Persen Ongkos Tukang)
-Dananya Ditransfer ke Rekening Penerima
Pelaku UMKM dan Karyawan Terdampak PPKM Terima BLT
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19 berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Tak sedikit warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk para pelaku UMKM dan karyawan swasta. Tak ingin melihat warganya kesusahan, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pemberian BLT kata dia, tak lain untuk membantu masyarakat yang terdampak penerapan PPKM. Saat ini, tidak sedikit masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kehidupannya. Ia mencontohkan banyak UMKM yang mengalami kerugian karena kekurangan omset akibat kurangnya pembeli karena kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat.
Di sisi lain, banyak masyarakat atau karyawan yang kehilangan mata pencaharian akibat dirumahkan bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Covid-19. “Tentu ini jadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan teman-teman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan diketahui serta disetujui DPRD untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19 melalui dana APBD,” kata Sulkarnain Kadir.
Stimulus yang disalurkan kepada pelaku UMKM dan karyawan yang terdampak sambungnya, sebanyak 6.826 orang. Rinciannya, sekitar 3.628 pelaku UMKM dan karyawan terdampak Covid-19 sebanyak 3.198 orang. Secara keseluruhan, BLT menyasar 8.004 orang. Sebelumnya, Pemkot telah menyalurkan BLT kepada nelayan terdampak yang jumlahnya mencapai 1.178 orang.
“Saya kira, ini merupakan komitmen kita yang selalu ada bagi rakyat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19. Kami akan terus upayakan yang terbaik agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya. Termasuk mengupayakan masyarakat mendapatkan bantuan dari program pemerintah pusat seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BSP (Bantuan Sosial Pangan), BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan Sembako dan bantuan lainnya,” kata Sulkarnain Kadir.
Sementara itu, Ketua DPRD Kendari Subhan mengapresiasi pemberian stimulus kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan itu sangat pro rakyat ditengah situasi sulit saat ini. Pihaknya pun berkomitmen akan mendukung penuh seluruh usulan pemkot yang muaranya pada percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.
“Meski jumlahnya sekitar Rp 300 ribu, tapi itu sangat bernilai dan berarti masyarakat. Kami akan dukung penuh seluruh usulan dan regulasi percepatan pemulihan ekonomi daerah yang diusulkan pemerintah. Ini demi kesejahteraan masyarakat,” kata Subhan. (c/ags)
Penyaluran BLT
-Nelayan 1.178 KPM
-Pelaku UMKM 3.628 KPM
-Karyawan Dirumahkan/PHK 3.198 KPM
Total 8.004 KPM
Besaran Rp 300 Ribu PerKPM
Bantuan Lainnya, PKH, BSP, BST dan Bantuan Sembako
Besaran Rp 300 Ribu PerKPM
Bantuan Lainnya, PKH, BSP, BST dan Bantuan Sembako
Penerima Bansos Beras Bertambah
-Total Penerima Capai 28.364 KPM
Lobi Pemkot Kendari membuahkan hasil. Usulan penerima bantuan sosial (Bansos) beras bertambah. Jika sebelumnya hanya 21.889 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini bertambah menjadi 28.387 KPM atau ada penambahan sebanyak 6.575 KPM. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pemberberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengatakan pemberian bantuan beras penting dilakukan untuk melengkapi bantuan yang telah diterima masyarakat sebelumnya yakni bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Sebenarnya warga sudah terima beberapa bantuan pemerintah lainnya. Akan tetapi itu tentu belum mencukup kebutuhan masyarakat. Melalui bantuan ini bisa jadi stimulan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” kata Sulkarnain Kadir.
Jika masih ada warga yang merasa kesulitan namun belum dapat bantuan, ia meminta segera melaporkan diri kepada RT/RW, lurah, maupun camat setempat. Itu supaya pemberian bantuan bisa tersalur secara merata dan bisa membantu seluruh masyarakat yang memang berhak menerima.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kendari, Abdul Rauf mengatakan bantuan beras PPKM sudah diamanatkan Kementerian Sosial (Kemensos) bahwa masyarakat yang terdampak Covid-19 berhak mendapatkan stimulus. Di Kendari, total penerima bantuan beras berjumlah 28.364 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya, sebanyak 21.889 KPM penerima PKH dan BSP, serta 6.475 KPM Non PKH. Sementara itu, jumlah penerima beras Non PKH di Kelurahan Lalodati tercatat sebanyak 251 KPM. Paling banyak diatara 64 Kelurahan lainnya di Kota Lulo.
“Kelurahan Laloladi adalah wilayah dengan jumlah penerima terbanyak. Untuk penyalurannya sudah dimulai sejak Juli lalu. Kami pastikan pada Agustus ini seluruh beras yang jumlahnya sekira 283 ton sudah tersalur semuanya,” kata Abdul Rauf. (b/ags)
