KENDARINEWS.COM — Proses belajar mengajar pada jenjang SMA, SMK dan SLB se Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat dikatakan masih timpang. Rasio jumlah guru untuk tingkat SMA,SMK dan SLB dan siswa sangat kurang. Bahkan ada beberapa sekolah di kabupaten hanya memiliki satu guru PNS dan selebihnya guru honorer. Persoalan lain adalah komposisi guru tidak merata. Untuk menyiasati kekurangan guru, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra telah mengangkat kurang lebih 3.750 guru honorer menjadi guru tetap non PNS melalui SK Gubernur dan sebanyak 300 guru melalui SK kepala sekolah.
Wakil Gubernur (Wagub) Sultra Lukman Abunawas mengatakan, kekurangan dan pemerataan guru di jazirah Sultra masih menjadi “pekerjaan rumah (PR)” saat ini. Di wilayah pelosok, kekurangan guru PNS sangat terasa. “Langkah pemerintah mengatasi kekurangan itu dengan memprioritaskan penerimaan guru dalam CPNS dan PPPK tahun 2021 ini. Dengan begitu, kita berharap Sultra tidak akan kekurangan guru lagi ke depannya. Saat ini kekurangan guru sudah diakomodir melalui SK gubernur untuk para guru honorer,”kata Lukman Abunawas kepada Kendari Pos, kemarin.
Selain itu, pemerataan guru masih terbilang kurang. Ada beberapa sekolah di Sultra yang guru PNS-nya jauh lebih banyak, dan di wilayah lain justru kurang. “Pemerataan guru PNS ini yang perlu di data lebih baik, agar dari sekolah yang kelebihan guru bisa dipindahkan ke sekolah yang kekurangan. Sehingga, pendidikan bagi anak-anak kita di Sultra bisa lebih merata dan sesuai tujuan pendidikan dapat mencerdaskan anak bangsa,” ujar Lukman Abunawas.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Konawe itu menjelaskan upaya mencerdaskan anak bangsa di Sultra, Pemprov menggencarkan program Sultra Cerdas. “Bukan saja memberi beasiswa pada anak-anak berprestasi dan kurang mampu. Tetapi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sultra dan meningkatkan kompetensi guru,”kata Lukman Abunawas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio mengatakan, berdasarkan data terbaru, untuk total guru SMA di Sultra sekira 6.614 orang, guru SMK sebanyak 3.182 orang dan guru SLB 531 orang. “Tentu ini masih terbilang sedikit. Saya pernah mengunjungi satu sekolah, hanya punya satu guru PNS. Itupun kepala sekolahnya. Selebihnya adalah guru honorer. Kami telah meminta BKD untuk memprioritaskan guru pada penerimaan CPNS dan PPPK,” ujarnya.
Asrun Lio mengusulkan seluruh guru honorer jadi prioritas pengangkatan ASN agar Sultra tidak lagi kekurangan guru. “Kita masih menunggu peraturan gubernur (Pergub), yang mengatur tentang pemerataan guru. Nantinya, guru akan dipindahkan bukan lagi karena kemauannya tapi karena sistem. Dengan begitu kita bisa mengatur kebutuhan sekolah dengan total guru PNS yang ada,” ungkap Asrun Lio.
Sistem yang dimaksud Asrun Lio adalah website untuk pemerataan guru. Data dan jumlah guru tertera di aplikasi tersebut. “Dengan aplikasi itu, sekolah yang kekurangan guru ketahuan dan bisa kita drop guru PNS secara cepat melalui sistem zonasi guru. Dengan aplikasi ini pula para guru tidak bisa pindah seenaknya. Ini salah satu upaya kita dalam pemerataan guru,”beber Asrun Lio.
Ditemui terpisah Kepala BKD Sultra, Zanuriah memastikan pemerintah pusat telah memprioritaskan kuota guru dalam penerimaan pegawai tahun ini. BKD Sultra telah mengusulkan 499 formasi CPNSD sejak Januari 2021. Kuota itu sudah termasuk formasi umum dan guru. Untuk PPPK, BKD mengusulkan sekira 1.421 kuota. Rinciannya, tenaga guru 1.076 kuota dan tenaga kesehatan 345 kuota. “Ini sebatas usulan. Kita berharap disetujui Kemenpan RB. Formasi guru, kita usul kuota di PPPK dan kuota CPNSD.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kota Kendari Susanti mengatakan 515 kursi yang diajukan ke Kemenpan RB terdiri dari 83 ASN dan 432 PPPK. Khusus formasi ASN diperuntukan 36 nakes dan 47 tenaga guru/teknis. Sedangkan PPPK, seluruhnya tenaga guru. “Kalau diakomodir kan baik juga untuk meningkatkan pelayanan,” ungkapnya. (rah/ags/b)
