Kendarinews.com — Pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (20/4/2026), tidak hanya menjadi ajang seremonial rotasi jabatan. Momentum ini justru menandai konsolidasi kekuatan birokrasi, dengan ditunjuknya Muhammad Fadlansyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, sesaat setelah resmi menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).
Penunjukan langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam forum resmi di Ruang Pola Kantor Gubernur, mencerminkan kebutuhan akan figur yang dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus mempercepat ritme pemerintahan.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa posisi Sekprov bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simpul utama penggerak koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyebut integritas sebagai fondasi kepemimpinan, namun juga mengingatkan bahwa kapasitas eksekusi tetap menjadi faktor penentu.
“Saya percaya ia mampu mengemban amanah ini. Integritas saja tidak cukup, tetapi tanpa integritas, kepemimpinan tidak akan pernah utuh,” ujar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.
Di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN), Orang Nomor Satu Di Bumi Anoa ini menegaskan ekspektasi tingginya terhadap Fadlansyah.
“Dengan pengalaman dan pendidikan yang dimiliki, saya yakin Anda mampu. Apa yang saya lakukan ini adalah bentuk kepercayaan, dan harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran,” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Menariknya, Mantan Kabinda Sultra ini juga mengungkapkan bahwa penilaian terhadap Fadlansyah dilakukan tanpa interaksi personal sebelumnya. Hal ini memperkuat pesan bahwa penunjukan tersebut berbasis pada rekam jejak dan kapasitas profesional.
“Saya menilai Anda layak dan mampu, meskipun kita tidak pernah bertemu sebelumnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Fadlansyah menyadari bahwa jabatan ganda ini bukan hanya kehormatan, tetapi juga ujian kepemimpinan. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan dua peran tersebut secara paralel dengan penuh tanggung jawab.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini amanah besar yang harus dijalankan secara profesional, dengan tetap berpegang pada koridor hukum,” ujarnya kepada awak media.
Dia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan pimpinan sebagai landasan dalam mengambil langkah strategis. Menurutnya, koordinasi yang kuat akan menjadi kunci dalam menjaga arah kebijakan tetap konsisten.
Namun, Fadlansyah tidak menutup mata terhadap keterbatasan kewenangan sebagai pejabat pelaksana harian. Ia mengakui bahwa sejumlah keputusan strategis tetap harus melalui mekanisme lebih lanjut.
“Sebagai Plh tentu ada batasan, terutama dalam pengambilan kebijakan prinsipil. Tapi tugas-tugas prioritas tetap harus berjalan maksimal,” jelasnya.
Penugasan ini sekaligus menempatkan Fadlansyah di posisi strategis sebagai penghubung utama antar-OPD. Dalam perannya sebagai Plh Sekprov, ia dituntut memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan hingga penetapan pejabat definitif oleh Kementerian Dalam Negeri. (jib)
