Kendarinews.com — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden bersama Komisi II DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan prioritas nasional di daerah.
Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden yang digelar di Sulawesi Tenggara. Seluruh jajaran pemerintah daerah didorong untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap selaras dengan program prioritas nasional agar pelaksanaannya berjalan efektif hingga tingkat kabupaten dan desa.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi bidang ilmu pemerintahan sebagai narasumber dan diikuti sebanyak 212 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, perangkat daerah terkait, serta perwakilan Komisi II DPR RI. Peserta berasal dari 12 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, seluruh elemen pemerintahan harus bergerak dalam satu arah agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.
“Jangan kepala jalan sendiri, dada jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Kalau kita bicara NKRI, semuanya harus terkoneksi,” ujar Hugua.
Orang Nomor Dua di Bumi Anoa ini menegaskan, 10 program direktif Presiden merupakan kebijakan wajib yang harus dijalankan seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. ASN, kata dia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat hingga ke daerah.
“Tidak ada istilah protes bagi aparat pemerintah. Yang ada kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program. Karena ASN adalah pelaksana amanat konstitusi dan hukum,” tegasnya.
Menurut Hugua, pemerintah pada dasarnya bertugas menghadirkan kebijakan publik yang mampu mendorong perkembangan seluruh sektor masyarakat, mulai dari pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kerakyatan. Karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan arah pembangunan antara pusat dan daerah.
Dia juga menyinggung peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam konteks tersebut, visi pemerintah provinsi harus mampu mengikat dan mengarahkan visi pembangunan kabupaten/kota agar tetap sejalan dengan Asta Cita Presiden.
“Kalau visi daerah tidak nyambung dengan Asta Cita Presiden, maka kita kehilangan arah pembangunan,” katanya.
Dalam forum itu, Hugua turut menekankan pentingnya rapat koordinasi sektoral secara rutin antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat harmonisasi program pembangunan. Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan nasional di daerah.
Ia juga memaparkan sejumlah program prioritas nasional yang saat ini mulai berjalan di Sultra, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, koperasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.
Khusus Program Makan Bergizi Gratis, Hugua menilai program tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai penyediaan makanan bagi siswa sekolah. Ia menyebut program itu memiliki dampak ekonomi besar terhadap petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil di desa.
“Jangan lihat hanya sepiring nasi untuk anak sekolah. Lihat efek ekonominya ke petani, nelayan, dan perputaran ekonomi desa,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, akan mengarahkan APBD untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, agromaritim, dan infrastruktur yang menjadi pilar pembangunan daerah.
“Seluruh APBD harus menggambarkan bagaimana Sultra maju, aman, sejahtera, dan religius. Kalau tidak tergambar di sana, berarti kita kehilangan arah,” katanya.
Di akhir kegiatan, Hugua memastikan implementasi program prioritas Presiden di Sultra telah mulai berjalan meski masih terdapat berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan. Namun demikian, ia optimistis program-program tersebut akan terus disempurnakan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.
“Pasti ada plus-minus karena ini baru berjalan. Tapi kami yakin dalam lima tahun ke depan program ini akan semakin baik karena orientasinya jelas, yaitu pro rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis data.
Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar berbagai program strategis Presiden dapat berjalan optimal hingga tingkat daerah.
“Yang sudah diagendakan pemerintah pusat, implementasinya seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, daerah harus melakukan penyesuaian dan melaksanakan berbagai program prioritas yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pada tahap awal implementasi, sejumlah tantangan masih ditemui di lapangan. Karena itu, rapat koordinasi dilakukan untuk menyamakan langkah sekaligus menyerap berbagai masukan dari daerah.
“Baru awal pelaksanaan program ini pasti akan ada pertanyaan, ada permasalahan, ada tantangan. Untuk itu kita melakukan rapat koordinasi untuk menyamakan langkah dan mengambil beberapa praktik baik dari daerah yang dapat digunakan sebagai penyempurnaan kebijakan, setidaknya pada level taktis dan operasional,” katanya.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai program direktif Presiden, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda, hingga koperasi merah putih.
Selain itu, peserta juga membahas tantangan implementasi kebijakan di daerah, termasuk koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas data, serta efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Yusharto menyebut pemerintah daerah menyambut positif berbagai program prioritas nasional tersebut karena dinilai mampu menjadi solusi dalam mengisi kekosongan kegiatan daerah di tengah kebijakan pengurangan transfer keuangan daerah (TKD).
“Pada dasarnya semua sangat senang dengan program ini dan menjadi bagian dari cara daerah untuk mengisi kekosongan kegiatan karena adanya pemangkasan TKD. Jadi daerah berlomba-lomba mencoba mengait program langsung dari Presiden karena diikuti juga dengan pembiayaan,” ungkapnya.
BSKDN Kemendagri menilai monitoring dan evaluasi yang terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (jib)
