oleh

Hidup Ibarat Roda Berputar, Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si.

KENDARINEWS.COM — Di tengah situasi Negara yang saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi berat menyusul pandemi Covid-19, di layar televisi justru kian marak pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi pejabat. Banyak di antaranya yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Yang paling mengejutkan publik tentu saja kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) penanganan Covid-19 yang diduga melibatkan Juliari Batubara (Menteri Sosial ketika itu). Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga Juliari menerima uang dari program bansos sembako.

Berita-berita mengenai penangkapan pejabat daerah mestinya menjadi warning keras bagi mereka yang saat ini masih menjabat. Terutama penyelenggara pemerintahan yang tidak mengoptimalkan peran mereka dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Government.
Seorang penyelenggara pemerintahan, salah satu tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi jabatan yang dipegang. Kualitas dari pelayanan publik terletak pada kinerja, kewenangan, dan tanggungjawab yang diembannya, melalui indikator – indikator pencapaian dari output maupun outcome kinerja yang dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan.

Jadikan kasus-kasus penangkapan oleh KPK yang tersebar di berbagai media sebagai bahan introspeksi dan evaluasi diri, untuk bekal melakukan perbaikan tata kerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Dan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Sejauh ini, saya melihat masih banyak pemerintahan daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal (pemerintah) yang lebih besar, ketimbang belanja untuk kebutuhan eksternal (publik).

Contoh paling nyata bisa dilihat pada beberapa proyek infrastruktur pembangunan jalan, yang cenderung dilakukan semata-mata untuk kepentingan pihak-pihak tertentu di pemerintahan. Padahal, meski infrastruktur seperti jalan memang sangat penting dalam rangka penyediaan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun mengingat pembiayaannya memerlukan investasi besar maka mestinya didahului oleh riset dan studi yang cermat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
Jangan lupa, bahwa pejabat adalah orang yang dipercaya memegang amanah oleh rakyat diwilayahnya. Maka setiap langkah dan tindakan yang dilakukan mestinya berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sudah waktunya tidak memboroskan uang negara untuk kepentingan segelintir orang.

Komentar

Tinggalkan Balasan