KENDARINEWS.COM — Gubernur se-Sulawesi bakal berkumpul di Kendari, hari ini. Gubernur Sultra Ali Mazi mengundang Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) dan Gubernur Gorontalo. Gubernur Sultra Ali Mazi sebagai tuan rumah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi di salah satu hotel di Kendari.
Para gubernur itu akan membahas perencanaan pembangunan daerah di regional Sulawesi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J. Robert mengatakan, Musrenbang Regional Sulawesi akan dirangkaikan dengan Musrenbang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. “Enam gubernur yang akan hadir termasuk Gubernur Sultra, ” ujarnya kepada Kendari Pos.
Selain itu kata Robert, salah satu poin yang bakal dibahas dalam Musrenbang adalah pembangunan Jembatan Buton-Muna (Tona) yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Tahap pertama sudah dianggarkan Rp200 miliar dari APBN. Pembangunan jembatan Tona dimulai tahun depan (2022). Namun, kita belum dapat pastikan, ke depan ini bakal ada berapa tahapan,” ungkapnya.
Poin lain yang bakal dibahas enam gubernur adalah pembangunan proyek infrastruktur jalan nasional yang menjadi persoalan mendasar masyarakat di enam provinsi di regional Sulawesi.“Kondisi jalan trans Sulawesi belum memadai sehingga banyak kendala dalam proses distribusi logistik maupun transportasi masyarakat,” jelas Robert.
Instruksi Gubernur dalam Forum Lintas OPD
Gubernur Sultra Ali Mazi menginstruksikan jajaran kabinetnya lebih cermat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2022. Apalagi dengan porsi anggaran yang sangat terbatas akibat pendemi. Untuk itulah, ia meminta porsi anggaran lebih diprioritaskan pada indikator yang mendongkrak kinerja pembangunan daerah dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Gubernur Ali Mazi menekankan empat hal pokok kepada para Kepala OPD dan biro, termasuk para asisten dan staf ahli. Pertama, indikator makro pembangunan dan kinerja pembangunan lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjadi perhatian bagi setiap perangkat daerah.
“Ini perlu menjadi perhatian khusus. Sebab keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan capaian indikator kinerja dalam RPJMD. Untuk itu, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya harus mendukung upaya pencapaian indikator tersebut,” jelas Ali Mazi.
Kedua, setiap OPD harus saling bersinergi untuk mencapai target-target pembangunan daerah. Setiap prioritas pembangunan jika dilaksanakan secara terintegrasi antar OPD maka dampaknya akan semakin baik. Ia lalu mencontohkan pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang bertujuan mengembangkan kawasan pariwisata di daerah tersebut.
“Pengembangan kawasan pariwisata harus memiliki konsep yang jelas terkait tiga aspek penting yaitu, atraksi, amenitas (fasilitas), dan aksesibilitas. Aspek tersebut dapat terpenuhi jika beberapa OPD mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya,” tandas orang nomor satu di Bumi Anoa itu.
Poin ketiga, tiap OPD dapat menyusun program prioritas dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Mengingat anggaran pembangunan sangat terbatas sementara daftar prioritas pembangunan melebihi kemampuan keuangan daerah.
Pada poin keempat, gubernur meminta segera menyesuaikan penyusunan anggaran melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Apalagi tahun ini mulai diterapkan. Pagu anggaran dimaksud mencakup belanja pegawai, belanja rutin, dan urusan termasuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Dengan begitu, penyusunan rencana kerja OPD tahun 2022 akan lebih baik. “Saudara-saudara perlu secara cermat untuk memilih dan memilah mana saja yang merupakan kegiatan normatif dalam menjalankan urusan pemerintahan maupun kegiatan prioritas daerah,” kata gubernur.
Beberapa indikator makro yang harus mendapat perhatian dari kepala OPD lanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sultra hanya mencapai minus 0,65 persen. Sedangkan target RPJMD tahun tersebut diharapkan mencapai 7,23 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Sebelumnya, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sultra selalu berada di atas rata-rata nasional yaitu di atas enam persen.
Indikator makro berikutnya, capaian Rasio Gini (ukuran ketidakmerataan distribusi penduduk). Pada September 2020, Rasio Gini Sultra sebesar 0,388 poin. Capaian tersebut sesuai dengan target RPJMD sebesar 0,388 poin. “Kita harapkan bersama capaian Rasio Gini Sultra terus menurun sehingga target akhir periode RPJMD sebesar 0,380 poin dapat tercapai,” ucapnya.
Begitupun tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada Maret tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 11 persen dari target RPJMD sebesar 11,2 persen. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 kembali meningkatkan hingga mencapai 11,69 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2020, pengangguran terbuka mencapai 4,58 persen, jauh dari target RPJMD sebesar 2,70 persen. “Selanjutnya, indikator SDM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020, sebesar 71,45 poin. Capaian ini melebihi target RPJMD sebesar 70,66 poin,” tutup Gubernur Sultra, Ali Mazi. (rah/b)
