RAHA, KENDARINEWS.COM–Sejumlah guru dari berbagai sekolah di Kab. Muna mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selasa (23/03/2021) siang ini. Mereka mengadukan kebijakan mutasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai tidak sesuai regulasi.
Ketua Forum Solidaritas Guru, Hajirun menerangkan 222 guru di Kab. Muna menjadi ‘korban’ mutasi yang diduga dilakukan Dinas Dikbud dan Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum lama ini. Menurutnya, mutasi itu diduga beraroma politis sehingga mengabaikan regulasi yang ada. “Kami dengan tegas menyatakan jika mutasi ini adalah bentuk kesewenang-wenangan pimpinan terhadap para guru,” katanya.
LA ODE ALFIN / KENDARINEWS.COM
Hajirun menambahkan para guru kini berharap agar DPRD Muna membela hak-hak guru sebagai ujung tombak pendidikan. Sebab menurutnya, kebijakan mutasi itu tidak saja mencoreng muruah guru, melainkan juga merugikan para siswa yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian sekolah.
Bahkan ia menilai, jika mutasi itu tidak dibatalkan maka akan menjadi hal memalukan bagi daerah. “Kami meyakini jika DPRD Muna bisa memerjuangkan hak guru. Makanya kami berharap agar mutasi ini ditinjau kembali,” terang Hajirun.
Kehadiran para guru tersebut diterima pimpinan DPRD Muna, Cahwan dan anggota Komisi III DPRD Muna. Antara lain, Ketua Komisi Irwan, Sekretaris Awal Jaya Bolombo Sekretaris Komisi dan para anggota. Irwan mengatakan, keterangan para guru saat ini dibutuhkan untuk mengetahui duduk perkara mutasi tersebut. “Kami persilahkan para guru untuk menyampaikan pandangannya dulu melalui forum rapat dengar pendapat,” imbuhnya. (ode/b)
