KENDARINEWS. COM— Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyepakati kebijakan strategis pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan penting ini diambil dalam rapat finalisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa kebijakan ini mencakup seluruh tenaga non-ASN, tidak terbatas pada satu sektor saja.
“Setelah perhitungan matang, kita putuskan PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini berlaku untuk lintas profesi, bukan hanya guru,” tegas Prasetyo.
Pergantian status ini meliputi berbagai formasi:Tenaga pendidik dan dosen. Tenaga kesehatan/medis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar.Tenaga teknis dan pelaksana layanan publik lainnya
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah memberikan peluang yang sama bagi para PPPK penuh waktu ini untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direncanakan akan dibuka pada tahun 2027 mendatang. Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan khusus terkait batasan usia bagi pegawai non-ASN yang berminat mengikuti seleksi tersebut.
Pemerintah juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi tenaga non-ASN yang kontraknya akan berakhir akhir tahun ini. Secara khusus, masa kerja diperpanjang bagi:
Lebih dari 172.000 guru di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. 2.400 guru di lingkungan Kementerian Agama. Tenaga kesehatan non-ASN yang kontraknya berakhir Desember 2026
Seluruh penyesuaian aturan dan pengangkatan status ini akan mulai berlaku secara bertahap terhitung 1 Januari 2027. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, peningkatan kesejahteraan, dan semangat baru bagi ribuan pegawai non-ASN yang selama ini setia mengabdi kepada negara.
“Alhamdulillah, masalah kepegawaian mulai tertata. Yang bekerja sudah dapat kepastian status, dan yang baru lulus juga akan kita buka ruang yang lebih luas,” tutup Prasetyo dengan optimis.
