KENDARINEWS.COM—Indonesia memiliki kebun sawit terluas di dunia yaitu sebesar 16,83 juta hektar bahkan diperkirakan lebih dari 17,5 juta hektar dengan 41 persen lahan dikuasai oleh rakyat dengan sebaran di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi yang terluas di Sulawesi, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menyebutkan bahwa Sulawesi Utara (Sultra) memiliki jumlah luas lahan perkebunan sawit mencapai 61.150 hektar. Namun, Sultra justru jadi provinsi dengan produktivitas terendah se-Indonesia, hanya 1,5 ton per hektar.
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidakmampuan peremajaan, kurangnya pengetahuan petani tentang praktis budidaya terbaik, dan yang paling penting adalah minimnya akses ke penyedia benih unggul bersertifikat. Maraknya penjualan benih sawit ilegal menjadi faktor utama rendahnya produktivitas sawit di Sultra.
Padahal beberapa wilayah daerah terpencil dan terbatas akses terutama daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bergantung pada sawit. Sehingga kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi daerah sangat bergantung pada produktivitas sawit. Terlebih, daerah 3T di Kendari, Sultra mencapai 13 titik dengan keterbatasan akses informasi dan infrastruktur layanan perkebunan, beberapa di antaranya adalah Kabupaten Wakatobi, Konawe Selatan, Muna, dan Konawe Kepulauan.
Atas dasar tersebut, Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) menyelenggarakan Workshop & Pasar Benih dengan tema “Meningkatkan Perekonomian Daerah 3T dengan Kelapa Sawit” di Kendari, Sultra pada hari Selasa, 3 Mei 2026. Acara ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan mendapat antusias luar biasa dari petani, pemerintah, dan perusahaan perkebunan daerah sekitar.
Menyambut baik acara ini, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sultra (Asisten III), Mujahidin. S.Pd., S.H., M.H menyampaikan bahwa kelapa sawit di Sultra yang terdiri dari perkebunan rakyat dan swasta memberikan pertumbuhan ekonomi dari sub sektor perkebunan. Terdiri di berbagai wilayah, luasan areal perkebunan sawit rakyat di Sultra mencapai 221.996 hektar dengan beberapa sudah memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki kapasitas produksi antara 3-4 ton TBS.
Terkait dengan rendahnya produktivitas sawit di Sultra, Gubernur meminta para Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan bantuan yang disediakan oleh pemerintah pusat.
“Provinsi Sultra bisa mendapatkan program peremajaan sawit rakyat serta sarpras dan pengembangan sumber daya manusia baik perkebunan petani dan mahasiswa. Dari program tersebut peningkatan produktivitas dan nilai tambah mutu dapat terwujud sehingga dapat mensejahterakan petani. Banyak biaya yang disiapkan pusat untuk petani, sehingga Kadin Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melihat peluang terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan petani agar dana tersebut dapat diserap,” ujarnya.
Acara ini dinilai dapat sebagai suatu wadah untuk mensinkronkan berbagai pihak dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 3T di Sultra dengan kelapa sawit.
“Pemerintah provinsi Sultra mengucapkan terima kasih dan menyambut baik acara ini dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang diperlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi, koperasi, kelompok tani, perusahaan perkebunan, sampai PKS sehingga tujuan dapat terwujud dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat di Sultra,” pungkas Mujahidin.
Pembina POPSI, Ir. Bambang MM juga menyoroti pemanfaatan bantuan dari BPDP yang dinilai masih dilewatkan oleh para pemerintah daerah terutama di Sultra, terlihat dari rekomtek yang tidak pernah tercapai. Dana bantuan BPDP merupakan upaya negara bagaimana kepedulian pelaku usaha dan masyarakat untuk turut serta membangun perkebunan yang prioritas untuk replanting, sarpras, riset, promosi memiliki porsi utama.
“Tapi dari 180 ribu hektar target sejak lama sampai saat ini belum pernah tercapai, paling besar 20 ribu hektar. Semoga dengan acara ini laju Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) yang difasilitasi oleh BPDP bisa masif sesuai rencana. BPDP tidak pernah kehabisan uang, tetapi kita sangat sulit untuk mencapai rekomtek,” ujar Bambang.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua POPSI, Mansuetus Darto menilai bahwa Sultra memiliki potensi yang sangat besar dalam pemanfaatan kelapa sawit. Namun, pengoptimalan lahan memerlukan budidaya yang baik mulai dari penggunaan benih unggul bersertifikat.
“Workshop ini diharapkan tidak hanya informatif tetapi juga transformatif. Perubahan paradigma di petani kecil kelapa sawit harus berubah dari sekedar bertani untuk bertahan hidup tetapi untuk keberlanjutan jangka panjang,” kata Darto.
Lebih lanjut, Darto menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki posisi strategis untuk potensi ekonomi 3T jika dapat menerapkan tiga pilar utama yaitu adopsi benih unggul bersertifikat, implementasi Good Agricultural Practices (GAP), dan penguatan kelembagaan dan kemitraan petani.
Helmi Muhansyah, Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP menyampaikan bahwa BPDP sangat terbuka untuk mendukung aktivitas petani dalam upaya peningkatan produktivitas. “Di Sultra sawit bisa menjadi bagian dari aktivitas peningkatan ekonomi di daerah. Kita dari BPDP akan selalu support untuk kolaborasi agar dari sisi hulu rekomtek bisa cepat tercapai, Selain dari sisi hulu BPDP terus mendukung pengembangan sisi hilir melaluiUMKM berbasis sawit, oleh karena itu para pekebun sawit khususnya di Sultra kami ajak memanfaatkan peluang pengembangan wirausaha berbasis UMKM Sawit ” ungkap Helmi.
Dari aspek hulu, Pekebun Sultra dapat memanfaatkan progran PSR BPDP untuk menutupi biaya operasional peremajaan perkebunan sawit, meliputi pembersihan lahan (land clearing), pembelian bibit unggul, penanaman, pemupukan, peningkatan kualitas pengelolaan kebun, sampai pada pengajuan sertifikasi keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
