KENDARINEWS.COM — Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan infrastruktur. Di balik puing-puing bangunan, muncul guncangan psikologis yang mendalam bagi ratusan ribu warga dari tiga kelompok budaya besar: Aceh, Batak, dan Minangkabau.
Namun di tengah trauma itu, ditemukan satu faktor utama yang menjadi penyangga proses pemulihan: psikiatri budaya, atau kekuatan budaya masing-masing komunitas, yang terbukti menjadi fondasi ketahanan mental.
Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. dr. Junuda RAF., M.Kes., Sp.KJ., Subsp.PB(K), mengatakan keterbatasan akses layanan medis profesional selama fase tanggap darurat membuat masyarakat sangat bergantung pada struktur budaya masing-masing sebagai mekanisme pemulihan psikologis pertama.
“Di beberapa wilayah terisolasi, masyarakat tidak bisa langsung mendapat layanan psikiatri. Karena itu, mereka mengaktifkan sistem budaya yang selama ini menjadi identitas sosial, dan itu terbukti menjadi penyangga psikologis yang sangat kuat,” ungkap dr. Junuda, Kamis (11/12/2025).
Dalam studi literatur yang dilakukan RSJ Sultra, setiap etnis memiliki modal sosial khas yang berfungsi sebagai primary coping mechanism saat dukungan klinis belum tersedia.
Pada masyarakat Batak, sistem Dalihan Na Tolu mengatur hubungan antara hula-hula, dongan tubu, dan boru, yang menjadi struktur utama dukungan emosional, logistik, dan penyelesaian konflik.
Komunitas Minangkabau memanfaatkan sistem matrilineal dan figur Bundo Kanduang, membentuk jaringan pemulihan berbasis keluarga besar yang memulihkan stabilitas moral dan sosial.
Sementara masyarakat Aceh, mengandalkan institusi berbasis syariat, ulama, serta tradisi Meuseuraya (gotong royong) sebagai penopang resiliensi spiritual dan komunal.
Menurut dr. Junuda, kekuatan ketiga sistem budaya ini harus menjadi rujukan dalam penyusunan intervensi psikososial nasional.
“Pendekatan one-size-fits-all tidak bisa diterapkan. Psikiatri bencana harus memahami bagaimana sebuah komunitas memaknai duka, kehilangan, dan harapan. Intervensi medis akan jauh lebih efektif bila disejalankan dengan nilai budaya lokal,” jelasnya.
Pemetaaan resiliensi budaya di setiap wilayah terdampak dianggap penting agar tenaga kesehatan dapat menentukan model pendampingan paling sesuai.
“Kita harus memastikan intervensi tidak bertentangan dengan nilai adat. Sebaliknya, tenaga kesehatan harus mampu bekerja sama dengan pemuka adat dan agama untuk membentuk proses penyembuhan yang diterima masyarakat,” terangnya.
Studi tersebut juga menekankan perlunya riset lanjutan terkait efektivitas pendekatan berbasis kearifan lokal dalam menurunkan gejala PTSD, kecemasan, dan depresi pada penyintas.
“Pendekatan budaya (psikiatri budaya) bukan sekadar pelengkap. Ia adalah fondasi resiliensi yang sudah terbukti bekerja, bahkan sebelum tenaga medis hadir. Ini harus diposisikan sebagai komponen utama, bukan sekunder,” imbuh dr. Junuda.
