KENDARINEWS.COM — Para mitra dan pengelola yayasan Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) dilarang mencari untung berlebihan. Sebaliknya, mereka diminta lebih peduli terhadap kondisi sekolah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pesan tegas itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, dalam Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan SPPG, Kamis (11/12/2025).
“Mitra SPPG jangan hanya fokus pada pengelolaan dapur MBG, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial terhadap kebutuhan mendesak di sekolah,” tegas Nanik Sudaryati Deyang.
Ia menambahkan, bila ada sekolah yang atapnya bocor, tolong dibantu diperbaiki. Jika ada sekolah yang belum memiliki WC, maka dibangunkan WC. “Harus lebih peduli,” ujarnya.
Nanik menjelaskan, alasan pemerintah memilih yayasan sebagai mitra SPPG karena sejak awal Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan keterlibatan PT atau CV dalam program MBG.
“Beliau berpikir, yayasan itu, baik pendidikan, keagamaan, maupun sosial, umumnya tidak memiliki orientasi keuntungan. Karena itu, yayasanlah yang dipilih untuk bekerja sama dengan BGN, mengingat program ini merupakan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Namun, dalam pelaksanaannya muncul yayasan-yayasan baru yang tidak bergerak di tiga bidang tersebut. Nanik mengingatkan, yayasan seperti itu tetap harus menjalankan tugas dengan benar dan tidak mencari keuntungan berlebihan.
“Banyak yayasannya tidak bergerak di pendidikan, agama, atau sosial. Tapi minimal jalankan tugas dengan benar, terutama dalam pembelanjaan bahan baku. Jangan sampai membeli bahan baku dengan kualitas sangat rendah. Misalnya semangka dipotong setipis tisu, atau anggur hanya tiga butir. Itu tidak memberi manfaat gizi,” tegasnya.
Ia menegaskan, mitra tidak boleh memainkan harga bahan baku, apalagi mengingat mereka menerima insentif Rp6 juta per hari.
Nanik menambahkan, jika yayasan mengambil margin keuntungan, harus tetap menggunakan hati nurani. “Kalaupun mencari keuntungan, lakukan secara wajar, jangan berlebihan,” pesannya.
Meski saat ini pihaknya masih dalam tahap imbauan, BGN telah membahas aturan yang lebih tegas bersama Wakil Ketua BGN Bidang Tata Kelola, Sony Sonjaya. Salah satu rencana kebijakannya adalah mewajibkan alokasi dana sosial.
“Rencananya, 30 persen dari pendapatan mitra harus dialokasikan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Tujuannya, agar kita tidak mencederai atau mengkhianati keinginan Presiden,” imbuhnya.
