KENDARINEWS.COM- – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka alias ASR turut memberikan klarifikasi resmi atas polemik kepemilikan lahan seluas 5,5 hektare di Kelurahan Kambu, Kota Kendari, yang tengah ramai diperbincangkan. Bukan hanya status lahan, mantan perwira militer itu juga menjawab tuduhan pengrusakan hutan bakau dan isu pembangunan rumah pribadi di lokasi tersebut.
Dalam wawancara dengan wartawan di kantor gubernur sore ini, ASR menegaskan bahwa lahan yang menjadi sorotan diperolehnya melalui proses jual beli yang sah. Sebelum memutuskan membeli, dia mengaku telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status tanah.
“Saya tidak serta merta membeli lahan itu. Setelah dinas teknis menyatakan bahwa lokasi termasuk Area Penggunaan Lain (APL), baru saya putuskan untuk membelinya,” jelasnya.
Atas tuduhan dari sejumlah kalangan yang menyatakan dia melakukan pengrusakan hutan bakau di lahan tersebut, ASR menganggap tuduhan itu berlebihan. Menurutnya, lahan yang dibelinya bukanlah hutan bakau melainkan area bukaan yang dulunya digunakan sebagai tambak.
“Tidak ada hal seperti itu. Lahan itu dulunya bekas tambak, jadi sudah area bukaan. Tuduhan membabat bakau itu terlalu jauh,” tegasnya.
Mengenai isu pembangunan rumah pribadi di atas lahan Kambu, ASR menjelaskan bahwa sebagai gubernur, dia berhak menempati rumah jabatan yang luas kawasannya mencapai 10 hektare. Namun, dia bersama istri lebih memilih tinggal di rumah pribadi yang lebih kecil karena kedua anaknya telah mandiri.
“Kita merasa lebih nyaman di rumah pribadi, walau rumah dinas sudah disediakan. Anak-anak sudah punya kehidupan masing-masing, jadi rumah kecil saja cukup,” katanya.
Dia juga menambahkan, di bagian depan lahan miliknya akan dibangun masjid, sedangkan bagian lain akan digunakan untuk gedung pertemuan.
Di akhir wawancara, ASR kembali menegaskan komitmennya sebagai pemimpin Sultra. Menurutnya, niatnya sejak awal hanya ingin mengabdi dan beribadah kepada negara dan masyarakat.
“Boleh dicek, sejak menjabat sebagai gubernur, saya tidak menggunakan uang negara. Saya tinggal di kediaman pribadi, selalu bersyukur meskipun rumah dinas tersedia,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejak menjabat, ASR juga tidak pernah menerima gajinya dan enggan menggunakan fasilitas negara lainnya seperti kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, serta hak-hak keuangan lain yang melekat pada jabatan gubernur.
