KENDARINEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu temuan awal menunjukkan adanya indikasi penjualan kembali tanah milik negara kepada negara dalam proses pembebasan lahan proyek tersebut.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan hal itu saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/11/2025).
“Tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini,” ujar Asep, dikutip dari Sindonews.com
Asep menjelaskan, tanah yang digunakan untuk proyek Whoosh seharusnya tidak perlu dibayar kembali oleh negara, karena proyek tersebut merupakan proyek nasional.
“Kalaupun itu misalkan kawasan hutan ya, dikonversi nanti dengan ada lahan yang lain lagi, seperti itu,” katanya.
Menurut Asep, pihaknya tengah mendalami dugaan bahwa oknum tertentu menjual tanah negara dengan harga tidak wajar, bahkan lebih tinggi dari harga pasaran.
“Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar, dan kita akan kembalikan kepada negara,” ujarnya.
KPK sebelumnya telah membuka penyelidikan awal terkait dugaan korupsi dalam pengadaan lahan proyek Whoosh. Asep menegaskan, penyelidikan tersebut masih berada pada tahap awal (penyelidikan) dan berfokus pada aspek lahan, bukan pada proses pembangunan fisiknya.
“Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya. Terkait dengan pembebasan lahan. Karena ini ada beberapa komponen, yang terkait lidik itu dengan pembebasan lahan kalau tidak salah,” jelas Asep.
Namun, Asep belum merinci lokasi pasti lahan yang diduga bermasalah. Ia hanya menyebut bahwa area yang diselidiki berada di sepanjang jalur proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, mulai dari Halim hingga wilayah Bandung.
“Nah, masalahnya itu kan ini sepanjang-panjang ini ya, apakah yang di Halim atau di mana, atau juga di Bandung atau di antara itu, sepanjang itu ya, itu yang sedang kita tangani,” tutur Asep.
KPK menegaskan akan terus mengusut dugaan korupsi tersebut hingga tuntas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan aset negara dalam proyek strategis nasional itu. (*)
