KENDARINEWS.COM—Angka prevalensi stunting dibeberapa wilayah di Sultra masih tinggi. .
Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sultra, Hj. Usnia, angka stunting di Sultra mencapai 30 persen pada tahun 2023, menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting masih perlu ditingkatkan .
Hj. Usnia mengungkapkan bahwa Kabupaten Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah memiliki angka stunting tertinggi di Sultra. Hal ini dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah pesisir yang rentan terhadap masalah sensitif seperti akses air bersih dan sanitasi .
Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinkes Sultra bersama stakeholder terkait gencar melakukan kampanye edukasi di wilayah pesisir.
“Kampanye ini fokus pada pentingnya gizi seimbang dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat, seperti ikan dan sayur-sayuran, dibandingkan dengan makanan instan,” ungkap Hj.Usnia, kemarin.
Hj. Usnia juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi terkait edukasi gizi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penurunan stunting.
“Media diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan positif dan efektif untuk mengubah perilaku masyarakat,” jelasnya.
Meskipun angka stunting di Sultra masih tinggi, Hj. Usnia menyampaikan bahwa hasil pengukuran Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) menunjukkan angka stunting di Sultra mencapai 11 persen, berada di bawah rata-rata nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa intervensi stunting yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, membuahkan hasil .
Hj. Usnia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan media dalam menjaga agar angka stunting tidak kembali naik.
“Pengukuran balita melalui EPPGM ini kuat, karena balita yang diukur lebih dari 96 persen. Jadi saat ini bagaimana masyarakat dan media bisa melakukan kampanye stunting, agar tidak lagi naik, dan harus turun,” tutupnya .
Sekedar informasi, prevalensi Stunting di Sultra berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yakni Buton 37,2 persen, Muna 29,2 persen, Konawe 27,8 persen, Kolaka 23,8 persen dan Konawe Selatan 33,6 persen.
Selanjutnya, Bombana 30,4 persen, Wakatobi 31,9 persen, Kolaka Utara 31,8 persen, Buton Utara 33,9 persen, Konawe Utara 24,7 persen, Kolaka Timur 31,3 persen, Konawe Kepulauan 31,3 persen dan Muna Barat 24,4 persen.
Kemudian Buton Tengah 36,8 persen, Buton Selatan 37,1 persen, Kota Kendari 25,7 persen, Kota Baubau 29,7 persen dan Provinsi Sulawesi Tenggara 30,0 persen. (ags)
