Dana Kampanye Dianggap “Diluar Nurul”, AMIN Dilaporkan ke Bawaslu

KENDARINEWS.COM — Lingkar Nusantara (LISAN) melaporkan dugaan manipulasi data dana awal kampanye oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Hendarsam Marantoko, Ketua Umum LISAN, menyatakan bahwa dana kampanye Timnas AMIN yang dilaporkan tidak masuk akal dan, jika diterjemahkan ke dalam bahasa anak Gen-Z, angka tersebut “di luar nurul.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan jumlah dana awal kampanye untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden Pilpres 2024. Pasangan Anies-Muhaimin dengan nomor urut 1 melaporkan dana kampanye sebesar Rp 1 miliar. Hendarsam mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Pilgub DKI 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah menghabiskan lebih dari Rp 50 miliar.

“Kami sulit memahami bahwa dana kampanye tingkat gubernur atau provinsi, jauh lebih tinggi dari kontes politik tertinggi di Indonesia, yaitu pilpres,” ujarnya.

Ketua Umum Lisan Hendarsam Marantoko (tengah). Foto: source for JPNN

Hendarsam juga menyoroti ketidaktransparanan pasangan AMIN dalam pelaporan dana awal kepada KPU, mempertanyakan mengapa mereka tidak menyampaikan bahwa dana tersebut akan berkembang ke depannya.

“Bukannya Anies sendiri yang ketika 2017 menjelaskan pentingnya transparansi dan good governance ketika melaporkan biaya akhir kampanye Pilgub DKI Jakarta? Kami menduga adanya upaya manipulasi data dari pasangan AMIN kepada masyarakat Indonesia,” tambah Hendarsam.

Ia berpendapat bahwa jumlah dana yang terlihat rendah merupakan upaya untuk merebut simpati masyarakat.

Fikri Thamrin, anggota advokat LISAN, menambahkan bahwa biaya seperti pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses AMIN di kawasan Menteng saja sudah cukup tinggi.

“Bila memperkirakan biaya sewa kantor di area elite, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye di 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?” ujarnya.

LISAN dilaporkan telah mengajukan laporan ke Bawaslu pada Jumat (22/12).(jppn/KN)

Tinggalkan Balasan