Andap Berkomitmen Tegak Lurus Jalankan Program Pusat dan Daerah

KENDARINEWS.COM–Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto kini menakhodai roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hari pertama berkantor jenderal bintang 3 itu mengikuti serah Terima Jabatan sebagai  Pj Gubernur dari  Gubernur dan wakil Gubernur Sultra periode 2018/2023.  Dilanjutkan dengan rapat bersama para Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) lingkup Sultra di ruang pola kantor gubernur Sultra,Jumat (8/9).

Komjen Pol (P) Andap, mengaku siap mengemban amanah yang diberikan. Ia juga mengapresiasi  kepemimpinan Gubernur H. Ali Mazi, dan Wakil Gubernur H. Lukman Abunawas, atas berbagai prestasi selama masa kepemimpinannya.

“Semua capaian dan prestasi itu harus terus  kita jaga dan tentunya harus ditingkatkan, untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Sultra,”kata orang nomor satu di Bumi Anoa itu.

Mantan Kapolda Sultra itu mengingatkan visi misi Provinsi Sultra merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan utuh, dari upaya untuk mencapai visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Apabila diambil intisarinya, maka visi kita (Provinsi Sultra) adalah menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan Makmur. Adapun misi kita bersama adalah menjadi bagian perjuangan terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,”tegasnya.

Kemudian,  terkait isu Sumber Daya Alam di wilayah Sultra, ia mengaku  akan melakukan pemetaan dan analisis potensi serta masalah secara mendalam untuk peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA Sultra. Menurutnya, hal tersebut perlu bukan sekadar penting bagi peningkatan PAD Sultra tetapi untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

“Provinsi Sultra memiliki SDA mineral yang kaya. Namun, berdasarkan data Kementerian ESDM dan KPK ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya beberapa perusahaan tambang tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak. Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar,”jelasnya.

“Padahal, bila ini dikelola dengan baik, dapat meningkatkan  kesejahteraan dan kemajuan, serta keselamatan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi,”tambahnya.

Sementara itu, Kata dia, terkait program kerja pihaknya mengacu pada rencana kerja pemerintah, arahan Kemendagri, dan rencana kerja yang tertuang dalan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Apa hal-hal yang sudah baik kita pertahankan. Ada sustainable atau keberlanjutan program. Bila ada yang perlu ditingkatkan, maka kita tingkatkan. Kita selesaikan tugas-tugas yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan sebaik-baiknya. Saya wakafkan diri untuk bekerja sebaik-baiknya dalam membangun Sultra,”ujarnya

Ia pun tak lupa  mengingatkan para ASN lingkup Pemprov Sultra dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu menghadirkan pelayanan masyarakat dan merespon kebutuhan mereka.

“Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, kita harus ingat bahwa kita adalah pelayan masyarakat.  Kita harus mendengarkan aspirasi mereka,respon kebutuhan mereka. Dalam jabatan saya yang singkat ini mohon dukungan dan kerjasama yang baik, doa dari rekan-rekan Forkopimda, seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan provinsi Sultra,”pungkasnya. (rah/kn)

SUMBER FOTO : Kaharmin rafin/biro adpim

Tinggalkan Balasan